#tajuklampungpost#virus-corona#covid-19

Jangan Tahan Dana Corona

( kata)
Jangan Tahan Dana Corona
Ilustrasi Pixabay.com


PERKEMBANGAN wabah Covid-19 di Tanah Air kian mengkhawatirkan. Selain jumlah penderita terus bertambah, potensi membengkaknya pasien yang terpapar virus corona varian baru itu pun makin besar.

Banyak korban sudah berjatuhan. Menjadi wajar bila bencana tersebut membuat Pemerintah Pusat hingga daerah bergerak cepat mengambil kebijakan dalam upaya penanganannya. Jangan sampai lambat hingga membuat banyak rakyat sekarat. Sudah banyak negara lain yang menjadi contoh.

Gerak cepat di antaranya dengan mengambil kebijakan merelokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Tentu pula dengan upaya lainnya.

Kebijakan dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan mengalokasikan Rp405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran virus corona di Indonesia. Anggaran tersebut digunakan untuk meredam dampak ekonomi dari pandemi virus tersebut. Perinciannya Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan. Lalu, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial serta Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.

Selanjunya, Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit. Lalu, penjaminan pembiayaan dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan itu telah diikuti juga oleh Gubernur Lampung yang mengalokasikan dana Rp246 miliar untuk menangani Covid-19. Termasuk di Lampung Tengah yang mengalokasikan Rp70,8 miliar untuk penanganan corona.

Ironinya, di tengah penyebaran Covid-19 yang kian mengkhawatirkan dan menggila dengan cakupan wilayah yang jauh lebih luas pula, penanggulangan di Lampung Tengah justru menghadapi persoalan anggaran. Sebab, hingga kini anggaran Rp70,8 miliar yang disiapkan Pemkab setempat tidak bisa digunakan.

Kendalanya disebabkan relokasi anggaran oleh eksekutif belum dibahas bersama Badan Anggaran DPRD setempat hingga tidak disahkan legislatif. Lagi-lagi, publik mencium aroma buruknya komunikasi pemerintahan daerah, yang terdiri atas eksekutif dan legislatif di Lampung Tengah.

Di saat rakyat yang galau menghadapi virus corona disertai dampak ekonomi melesu, Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah justru mempertontonkan sisi negatif yang semestinya tidak terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat (2) jelas dikatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Atas dasar itu, eksekutif dan legislatif sedianya satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak terkecuali soal relokasi anggaran Covid-19. Perumusannya harus dilakukan bersama.

Namun yang lebih penting dari itu, tentunya gerak cepat pengendalian dan pencegahan darurat Covid-19 jauh lebih utama. Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam pemenuhan anggaran. Apalagi sampai ada negosiasi berujung korupsi.

Jelas dikatakan dalam situasi darurat bencana ini akan ada sanksi tegas bagi para oknum yang nekat mencuri kesempatan dalam kesempitan. Sanksinya pidana mati bagi pelaku korupsi dana Covid-19.

Dalam situasi krisis saat ini, seharusnya semua pihak pro-aktif dan tidak saling menunggu agar pencegahan virus corona dapat berjalan dengan baik. Tujuan akhirnya adalah agar sebaran virus dapat diminimalisasi.

Bambang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar