#penusukan#pembunuhan#anakdibawahumur#santri#hakanak

Jangan Remehkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

( kata)
Jangan Remehkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Rekonstruksi duel maut antarsantri Ponpes Al Falah Krui yang menyebabkan satu orang tewas. Dok


Krui (Lampost.co) -- Peristiwa meninggalkan DN (17) usai ditusuk rekan sesama santri RZ (15) di Pondok Pesantren Alfalah Lingkungan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Kamis, 15 September 2022, sekitar pukul 00.20 WIB, menimbulkan keprihatinan semua pihak. Penyelesaian bukan hanya dari sisi hukum tapi juga penyebab terjadinya peristiwa tersebut

Direktur Lembaga Pemerhati Hak perempuan dan anak (LPHPA) Lampung Toni Fisher saat dihubungi, Jumat, 16 September 2022, mengaku prihatin atas terjadinya peristiwa itu. “Kejadian itu sungguh ironis karena terjadi di lingkungan pendidikan. Tentunya itu mengundang keprihatinan semua pihak,” ujarnya. 

Toni juga berharap kasus itu menjadi pembelajaran bagi pemkab dan satker-satkernya agar lebih fokus dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam program pembangunannya. "Jangan abai terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Program pembangunan jangan hanya seremonial tapi harus parsial dengan memperhatikan akan hak-hak anak," katanya.  

Baca juga: DP3AKB Beri Pendampingan Pelaku Penusukan Santri

Dia menyatakan dari sisi penegakan hukum kasus itu tidak hanya penanganan perkaranya saja. Namun, harus ada asesmen mendalam penyebab terjadinya peristiwa tersebut.

“Apakah ada kegiatan untuk santri tentang perlindungan anak dan hukumnya, apakah pengasuh dan pemilik pondok sudah tahu tentang pondok pesantren yang ramah anak, bebas kekerasan, dan bebas diskriminasi. Kemudian apakah pondok pesantren tersebut sudah mendapatkan sertifikikasi dari Kemensos terkait standar pengasuhan. Artinya, pihak berwajib juga harus menelusuri hal itu," katanya.

Dia menambahkan pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, untuk memberikan perhatian terhadap kejadian tersebut. “Untuk ananda pelaku, sesuai hukum dan undang-undang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, saya mengingatkan agar pemerintah kabupaten juga harus hadir untuk pembinaan nanti, baik mental, spiritual, maupun pendidikannya. Sebab, itu semua sudah diatur dalam undang-undang peradilan anak," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar