#prolegnas#prt

Jangan Abaikan Hak Pekerja Rumah Tangga

( kata)
Jangan Abaikan Hak Pekerja Rumah Tangga
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Berlarut-larutnya pembahasan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) sama dengan menunda kepastian hak warga negara yang dijamin UUD 1945.

"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan harkat, martabat, dan asasinya sebagai manusia seperti yang diamanatkan Pancasila dan Pasal 27 UUD 1945," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 Februari 2021.

Menurut Lestari, pekerja rumah tangga juga merupakan bagian dari warga negara yang harus dijamin kepastian pekerjaannya secara hukum. Untuk itu, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai warga negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut Rerie, perlakuan yang tidak sama atas hak dasar warga negara bertentangan dengan upaya negara dalam penegakan hak asasi manusia dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan pendiri bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menyebutkan, RUU PRT sudah diajukan sejak 2004 dan masuk prolegnas dalam setiap periode masa bakti DPR-RI. Namun hingga kini  parlemen belum bisa mengesahkan RUU PRT menjadi undang-undang.

Data ILO menyebutkan jumlah PRT di Indonesia mencapai 4 juta pada 2015 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, sangat jelas urgensi perlunya pembahasan RUU ini.

Menurut dia, ada sejumlah isu yang berkembang dalam pembahasan RUU PRT dan harus diklarifikasi kepada pemberi kerja. Antara lain pengaturan pekerja rumah tangga sebuah keniscayaan dengan pemahaman kepentingan para PRT diatur dalam UU Perburuhan.

Rerie menilai pendapat tersebut sesungguhnya tidaklah tepat. Sebab, kenyataan saat ini PRT memiliki sejumlah kekhususan dalam kerja kesehariannya, seperti tinggal dengan pemberi kerja dan belum ada standar kerja yang baku.

Meski hubungan antara pekerja dan pemberi kerja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak bisa dipungkiri dalam praktiknya terdapat banyak potensi pelanggaran. Kehadiran UU PRT, bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga dan pemberi kerja.

Lebih dari itu, tegasnya, undang-undang tersebut mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi,

pelecehan, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Semua langkah tersebut, semata-mata untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja rumah tangga.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar