#Kesehatan#JamurEnoki

Jamur Enoki Bermasalah Masuk Pengawasan Pemerintah

( kata)
Jamur Enoki Bermasalah Masuk Pengawasan Pemerintah
Ilustrasi. FOTO: Insider

Jakarta (Lampost.co) -- Temuan produk jamur Enoki Asal Korea Selatan (Korsel) yang terkontaminasi bakteri listeria monocytogenes kini dalam pengawasan pemerintah. Masyarakat diminta tak perlu khawatir lantaran masih ada produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertaninan (Kementan) Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa pemusnahan jamur enoki berbakteri atas rekomendasi Kementan. Hal tersebut menyusul informasi dari International Food Safety Authority Network (Infosan) terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Maret-April 2020 di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

"Masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap tenang, yang telah terjadi kemarin adalah langkah antisipatif dan pengawasan pemerintah. Kami menjaga pangan masyarakat sehat dan aman," kata Kuntoro, melalui pesan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2020.

Pengawasan telah dilakukan baik Badan Karantina Pangan di gudang, maupun di pelabuhan pemasukan. Menurut Kuntoro jamur enoki tersebut juga belum sempat diedarkan karena cemaran bakteri Listeria monocytogenes ini ditemukan lebih awal.

Karenanya, Kuntoro mengajak masyarakat tenang dan bisa terus mengkonsumsi pangan lokal yang sehat. Buah dan sayuran dalam negeri yang diproduksi petani lokal juga telah diawasi oleh otoritas keamanan pangan daerah.

"Konsumsi lah produk pangan segar dan sehat. Jangan lupa mencuci dengan air bersih, dan biasakan memasak secara benar. Untuk jamur enoki ini sebaiknya tidak dikonsumsi mentah atau setengah matang. Masak lah jamur tersebut dengan suhu minimal 75 derajat C, serta jika disimpan mentah pisahkan dari pangan siap saji," papar Kuntoro.

Jaminan keamanan dan mutu pangan merupakan kewajiban bersama baik pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Para pelaku usaha juga memiliki tanggungjawab terhadap produk yang diproduksi atau diedarkannya, sesuai dengan Undang-Undang Pangan No.18/2012 dan Peraturan Pemerintah No.86/2019 tentang Keamanan Pangan.

Kuntoro menambahkan, bagi pelaku usaha wajib menerapkan praktek sanitasi higiene di seluruh tempat, dan rantai produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian melakukan pengujian laboratorium jika diperlukan.

"Produk dengan nomor Lot bermasalah itu sudah dimusnahkan dan tidak sempat masuk peredaran. Kita juga menghasilkan produk sejenis dalam negeri, yang penting kita olah lagi dengan benar. Kita semua sehat," pungkas Kuntoro.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar