#tajuklampungpost#pilkada2020#politik
Tajuk Lampung Post

Jaminan Independensi PPK

( kata)
Jaminan Independensi PPK
Ilustrasi Google Images

SEJAK akhir pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum memulai tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 di delapan kabupaten/kota se-Lampung. Tahapan tersebut adalah rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Sesuai Peraturan KPU Nomor: 36 Tahun 2018 tentang Tata Kerja dan Pembentukan PPK, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disebutkan anggota PPK berjumlah lima orang. Itu berarti KPU akan memilih 40 anggota PPK yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

Seleksi PPK itu disebut sebagai tahapan penting mengingat peran sentral lembaga tersebut dalam perhelatan pilkada. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, PPK dituntut mampu melakukan rekapitulasi suara dari kelurahan/desa secara objektif untuk diteruskan ke KPU kabupaten/kota.

Objektif dalam arti benar-benar sesuai dengan fakta akumulasi perolehan suara di tingkat PPS. Persoalan menjadi rumit karena sikap objektif tersebut sangat rawan godaan pragmatisme. Dampaknya jelas, pilkada yang digadang-gadang dapat menjaring pemimpin terbaik menjadi ternodai.

Untuk mencegah praktik buruk dalam pesta demokrasi, tahap awalnya adalah dengan menyeleksi penyelenggara. Itu sebabnya, semua pihak harus bersama-sama mengawasi seleksi PPK sejak awal hingga akhir. Mulai dari KPU provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, dan panwas kecamatan.

Masyarakat luas juga diberi kesempatan mencermati satu per satu calon PPK. Tanggapan masyarakat tahap I dimulai 28 Januari—5 Februari dan tahap II pada 15—21 Februari. Pada tahap tersebut, KPU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan jika ada calon PPK yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan. Partisipasi publik ini sangat penting agar nanti panitia seleksi tidak salah memilih personel PPK.

Rekrutmen PPK kali ini berlangsung di tengah suasana muram bagi penyelenggara pemilu. Muram karena salah seorang komisioner KPU Lampung mendapat sanksi teguran tertulis dari KPU Pusat.

Komisioner tersebut dinilai telah melanggar kode etik saat rekrutmen KPU kabupaten/kota beberapa waktu lalu. Kasus itu pun sedang ditangani dan disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bahkan, perkara tersebut masih dalam proses hukum di kepolisian.

Mencuatnya kasus tersebut sekaligus membuktikan tingginya kepedulian dan tingkat kesadaran politik masyarakat Lampung untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Hal itu juga dapat dijadikan semacam peringatan atau warning bahwa masyarakat Lampung benar-benar mencermati kinerja panitia seleksi.

Sedikit saja ada penyimpangan dalam proses seleksi, suatu saat akan terungkap, bahkan membawa implikasi hukum. Publik Lampung berharap rekrutmen PPK akan menghasilkan tim penyelenggara yang bekerja profesional, independen, jujur, adil, dan tidak mempan diintervensi kelompok kepentingan tertentu.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar