Korupsipuskesmas

Jalan Tertatih, Bendahara Puskesmas Menangis di Kursi Pesakitan

( kata)
Jalan Tertatih, Bendahara Puskesmas Menangis di Kursi Pesakitan
Bendahara Puskesmas Ogan Lima, Nurhayati Didakwa 2 Pasal melakukan korupsi dana bantuan operasional kesehatan (BOK). Lampost.co/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Raut wajah sedih bercampur cemas terpancar dari perempuan 47 tahun. Nurhayati, Bendahara Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara itu duduk di kursi kayu panjang berhadapan dengan tiga majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Di kursi pesakitan itu, Nurhayati yang mengenakan kerudung warna hijau tua, berbaju batik lengan panjang warna coklat mendengarkan dakwaan jaksa atas kasus dugaan korupsi bersama atasannya Eka Antoni. Selama persidangan dia pun hanya terdiam membisu.

Apakah saudari sehat, tanya hakim ketua Efiyanto. Dengan nada terbata dan pelan, terdakwa menjawab sehat. Majelis juga mempertanyakan terdakwa yang baru sembuh dari sakit.

Suasana ruang persidangan pun terasa hening saat jaksa mulai membacakan dakwaannya. Nurhayati terlihat tidak datang sendiri ke Pengadilan, dia ditemani sanak saudaranya yang menopang langkah Nurhayati saat berjalan tertatih di pengadilan. 

Air mata Nurhayati juga tak terbendung saat jaksa membacakan dakwaannya. Tangisan itu terus berlanjut hingga akhir persidangan dan berjalan meninggalkan ruang sidang.

Jaksa Hardiansyah mendakwa Nurhayati dengan dua pasal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAP.

Jaksa menjelaskan Dugaan korupsi terdakwa itu berasal dari kegiatan yang dianggarkan dan bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun 2017 di Puskesmas Oganlima. Namun, kegiatan belanja yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp218.469.000,00.

"Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp83.715.000,00, terjadi akibat saksi Eka Antoni menyimpan anggaran dana BOK 2017 dan melakukan pemotongan," kata jaksa.

Jaksa mengatakan, terdakwa membuat dan memalsukan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdakwa bersama saksi Eka Antoni juga tetap menandatangani bukti kas pengeluaran (BKP) penggunaan dana BOK 2017 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

"Eka Antoni memberikan pembagian uang BOK 2017 kepada terdakwa sebesar Rp17.180,000. Perbuatan itu adalah memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain," kata jaksa Hardiansyah.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar