Jalan di Lampung Barat Target 63,45 Persen Mantap

Liwa (Lampost.co) -- Penjabat Bupati Lampung Barat,  Nukman, menargetkan kondisi jalan 63,45% mantap. Angka itu terdapat 459,38 KM dari 724 KM.

Dia menilai infrastruktur jalan sebagai faktor penting penghubung wilayah agar distribusi hasil produksi dan mobilitas masyarakat berjalan lancar guna mendukung kemajuan perekonomian. 

"Saat ini tidak ada lagi wilayah antar kecamatan yang tidak terhubung. Semua wilayah dapat dilalui kendaraan roda empat," kata Nukman, saat talkshow puncak HUT ke-49 Lampung Post di studio Metro TV Lampung, Kamis, 10 Agustus 2023.

BACA JUGA: Perbaikan 2 Ruas Jalan Rusak di Mesuji Timur Telan Rp92 Miliar

Selain menargetkan kondisi infrastruktur jalan juga berupaya menurunkan angka stunting.

Menurutnya, angka stunting di Lampung Barat sejauh ini mengalami penurunan. Capaian tersebut hasil kerja keras seluruh jajaran terkait dari tingkat kabupaten hingga pekon.

BACA JUGA: Petani di Mesuji Keluhkan Jalan Usaha Tani Banyak Rusak

Upaya percepatan penurunan angka stunting di Lampung Barat dilaksanakan dengan menerapkan aksi konvergensi dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintahan pekon.

Langkah pertama, yaitu penetapan pekon lokus penanganan stunting 2023 di 15 pekon berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2022. 

BACA JUGA: Masyarakat Kampung Mekar Asri Bersama Babinsa Baradatu Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak

Penanganan Stunting

Upaya yang dilakukan berfokus pada penanganan gizi spesifik pada sektor kesehatan dan penanganan gizi yang mencakup, ketersediaan layanan yang berdampak pada penanganan kasus stunting. 

Diantaranya ketersediaan air bersih, jaminan kesehatan, dan akses terhadap bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Lalu pelayanan bagi keluarga berisiko stunting dan lain sebagainya.

Selain itu, pengembangan program inovasi bapak asuh anak stunting dan pemanfaatan dana desa di setiap pekon untuk penanganan stunting di pekon.

Lalu penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terintegrasi dengan cara berkolaborasi bersama seluruh unsur terkait, yakni pemerintah, lembaga swasta hingga lapisan masyarakat.

Untuk mengendalikan angka kemiskinan itu melakukan empat strategi, antara lain 

melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat, penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin daerah.

Lalu pemberian bantuan sosial, antara lain bantuan pangan untuk lansia, penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Kemudian, peningkatan kemampuan dan pendapatan seperti bantuan usaha untuk kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin, bantuan sarana perikanan berupa bibit induk dan benih ikan, dan pakan ikan.

"Kemudian peralatan tangkap ikan dan sarana pemasaran ikan, bantuan ternak kambing, bantuan bibit cabai, dan pelaksanaan pekarangan pangan lestari (P2L) di pekon dan lain sebagainya," kata dia.

Effran Kurniawan