#Korupsi#KPK#PencucianUang

Jaksa Tuntut Wawan Enam Tahun Penjara

( kata)
Jaksa Tuntut Wawan Enam Tahun Penjara
Suasana sidang pembacaan surat tuntutan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta (Lampost.co) -- Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dihukum enam tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider satu tahun kurungan. Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu dinilai terbukti melakukan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU," kata JPU KPK Ronny Yusuf di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020.

Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hal yang memberatkan, Wawan tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Wawan dianggap berbelit-belit menyampaikan keterangan di depan persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Sedangkan hal yang meringankan Wawan bersikap sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan sedang menjalani pidana penjara selama tujuh tahun

"Terdakwa juga akan diproses hukum dalam perkara suap Lapas Sukamiskin," ujar jaksa.

Wawan didakwa mengatur pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan pada Dinas Kesehatan Banten melalui APBD dan APBN-Perubahan tahun anggaran (TA) 2012. Dia juga mencari untung dalam pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD-P TA 2012. Dua kasus tersebut diduga membuat negara rugi Rp94,3 miliar.

Dalam kurun waktu 2005-2012 Wawan melalui perusahaannya maupun perusahaan lain yang terafiliasi mendapatkan keuntungan dari sejumlah proyek atau penghasilan tidak sah. Proyek tersebut di beberapa SKPD Provinsi Banten dan sekitarnya dengan total keuntungan mencapai Rp1,724 triliun.

Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu juga didakwa melakukan TPPU lebih dari Rp500 miliar. Perbuatan itu dilakukan Wawan pada 2005-2010 dan 2010-2019.

Wawan terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara TPPU, Wawan dinilai melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dia turut melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Wawan menyatakan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan tersebut.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar