#sidangtuntutan#korupsi#suap#legislator

Jaksa Tuntut Cabut Hak Politik 4 Eks Legislator Lamteng

( kata)
Jaksa Tuntut Cabut Hak Politik 4 Eks Legislator Lamteng
Sidang pembacaan tuntutan empat mantan anggota DPRD Lamteng. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Jakarta (Lampost.co): Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut empat mantan anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng) dicabut hak politiknya. Keempatnya, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Zainuddin dan Bunyana.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama lima tahun sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata Jaksa KPK Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2019.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai perbuatan keempatnya telah mencederai kepercayaan publik. Padahal, legislator punya tugas serta tanggung jawab secara politis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jaksa, tugas menjalankan amanah rakyat tata laksana pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan dengan baik. Namun, perbuatan rasuah keempatnya telah merusak sistem pengawasan dan keseimbangan yang seharusnya terwujud antara legislatif dengan eksekutif.

Keempatnya dituntut hukuman lima tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Mereka dinilai terbukti menerima suap bersama-sama dari Mustafa agar mengondisikan DPRD Lamteng menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lamteng dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp300 miliar. Suap juga diberikan agar DPRD Lamteng mengesahkan APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Jaksa menjelaskan, Achmad Junaidi diyakini menerima uang secara bertahap sebesar Rp1,2 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan Junaidi, salah satunya untuk membayar utang.

Raden Zugiri menerima uang secara bertahap sebesar Rp1,6 miliar. Uang tersebut diserahkannya untuk kepentingan fraksi partainya. Kemudian dibagi-bagikan ke tiga anggota DPRD Lamteng lainnya. Sugiri disebut menikmati uang Rp265 juta.

Zainuddin disebut jaksa menerima Rp1,58 miliar. Uang sejumlah Rp1,5 miliar diserahkan demi kepentingan fraksi partainya. Sementara sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bunyana menerima Rp 2,08 miliar. Dari total tersebut, sebanyak Rp1,9 miliar dibagikan ke sejumlah pihak di DPRD Lamteng. Sisanya, dinikmati Bunyana untuk kepentingan pribadi.

Keempatnya dinilai melanggar melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar