#KORUPSI#BERITALAMPUNG

Jaksa Nilai Memori Banding PK Alay Keliru

( kata)
Jaksa Nilai Memori Banding PK Alay Keliru
Salah satu aset milik Alay yang disita KPK. Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) – Jaksa Penuntut Umum Farid Anfasya menilai bukti baru yang diajukan oleh pemohon dalam sidang Peninjuan Kembali (PK) Sugiarto Wiharjo alias Alay keliru.

“Karena faktanya benda-benda yang dimiliki oleh Pemda Lampung Timur benda-benda tersebut sebagian telah dilakukan penyitaan dalam perkara Tipibank terlebih dahulu sesuai penetapan Nomor  : 154/Pen.Pid/2009/PN.TK Tanggal 30 Januari 2009," ujarnya, saat sidang dengan agenda pembacaan kontra memori oleh jaksa di PN Tanjungkarang, Kamis, 19 Agustus 2021.

Farid juga menyatakan hingga kini perdamaian belum menemui titik temu penetapan sebagaimana terdapat dalam permohonan Eksekusi dari Pemda Lampung Timur Nomor: 09/Eks/2009/PN.TK Tanggal 26 Mei 2009. Penetapan penetapan tersebut dimohonkan oleh Pemda Lampung Timur dengan alasan Novum PK-03 termohon (Pemohon PK) belum memenuhi kewajiban.

"Belum ada titik temu perdamaian," katanya.

Baca juga: Alay Ajukan Tiga Bukti Baru dalam PK

Dalam perkara Korupsi APBD Lampung Timur tersebut, Alay divonis 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp106,8 miliar.  Ia sempat menjadi DPO hingga ditangkap oleh KPK dan kejaksaan di Bali pada Februari 2019.

Dalam memori PK, Alay mengajukan tiga novum baru yakni, Gugatan Pemda Lampung Timur terhadap PT BPR Tripanca Setiadana, selaku tergugat I, Bank Lampung selaku tergugat II, Pemohon Kasasi selaku tergugat III, Podiyono selaku tergugat IV, dan Raden Edi Soedarman selaku tergugat V.

Akta perdamaian dari pemohon PK, Podiyono Wiyanto dan Raden Edi Soedarman selaku para tergugat sepakat untuk berdamai dengan mengembalikan kerugian negara. Keduanya menyerahkan 100 benda tidak bergerak dan sembilan benda tidak bergerak. Kemudian, Pemda Lampung Timur melakukan sita eksekusi terhadap akta perdamaian 10/pdt.G/2009 PN. TK.

Selanjutnya, Pemohon juga mengajukan tujuh alat bukti tambahan, yang terdiri dari bukti angsuran pembayaran uang pengganti, tanda terima pembayaran uang pengganti dari Kejari Lampung Timur, pemberitaan media. Kemudian, permohonan PK menyetujui adanya lelang untuk pembayaran kerugian negara, pernyataan dari istri Alay yang bersedia melelang aset, hingga lelang yang dilakukan oleh JPU. Sidang selanjutnya bakal digelar pada 26 Agustus 2021. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar