#KPK#Korupsi#kasusmustafa

Jaksa KPK Catat Fakta Persidangan Soal Aziz Syamsudin Lobi DAK Lamteng

( kata)
Jaksa KPK Catat Fakta Persidangan Soal Aziz Syamsudin Lobi DAK Lamteng
Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mencatat dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam persidangan terungkap, Mustafa melalui eks Kadis Binamarga Pemkab Lampung Tengah, mengurus tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017-2018 melalui Aziz Syamsudin dan orang dekatnya yang bernama Aliza Gunado. Anggota DPR dari dapil Lampung tersebut diduga menerima sejumlah uang atas lobi-lobi untuk memuluskan pengajuan DAK di pusat.

"Awalnya (dakwaan) Rp65 miliar totalnya. Kemudian ada pengeluaran yang dilakukan pihak lain, misalnya untuk kepengurusan DAK 2017-2018, dan lainnya itu dikeluarkan untuk beban Mustafa," ujar Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho, Kamis, 10 juni 2021.

Menurut Taufiq pengurusan DAK menjadi fakta persidangan, dan disampaikan ke pimpinan KPK untuk menambah informasi terkait penanganan perkara Aziz Syamsudin, yakni penyidikan tersangka gratifikasi eks penyidik KPK dari unsur kepolisian, Stepanus Robin Pattuju.

Robin diduga menerima uang Rp10 miliar dari berbagai pihak untuk menghalangi proses penyelidikan, dan penyidikan beberapa perkara. Salah satunya, Aziz Syamsudin yang juga kader Golkar asal Lampung.

Aziz disebut memberikan uang Rp3,15 miliar ke Robin agar tidak melanjutkan penyelidikan kasus suap pengurusan DAK Lampung Tengah. Aziz ditenggarai melobi pemerintah pusat dan mendapatkan fee sekitar 8% dari total DAK Lampung, melalui orang kepercayaan Aziz yakni Aliza Gunado, mantan Direktur PT Jasa Lampung Utama.

Penyerahan uang tersebut terkuak pada sidang etik Dewan Pengawas KPK pada 31 Mei 2021. Bahkan Robin telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai penyidik KPK.

"Saya tak sebutkan dia (Aziz Syamsudin) tapi fakta ya ada pengurusan DAK 2017. Semua fakta persidangan sudah sampaikan (ke pimpinan), dan kami lihat nanti putusannya," katanya.

Sementara Kuasa Hukum Mustafa, M Yunus, mengatakan fakta-fakta dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang beriringan dengan perkara Mustafa, yakni pengurusan DAK hingga dugaan aliran mahar politik, dimasukkan ke poin utama pengajuan Justice Colaborator (JC).

Namun, M Yunus mengakui nama Aziz Syamsudin dan Aliza Gunado muncul dari keterangan saksi Taufik Hidayat, dan belum sempat dikonfrontir pada persidangan seperti Chusnia Chalim.

"JC memang tidak diterima, kami masih ada upaya nanti di majelis hakim, kami coba rasionalisasi tentang JC. Wajar dia (Mustafa) pelaku utama, karena dia terdakwa), kalau mau diungkap fakta politik ini tidak ada uang yang dinikmati secara pribadi," katanya.

Sementara itu, Aziz Syamsudin telah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada 9 Juni 2021 terkait suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021.

Winarko







Berita Terkait



Komentar