#korupsi#mustafa

Jaksa KPK Belum Tentukan Langkah Hukum Vonis Mustafa

( kata)
Jaksa KPK Belum Tentukan Langkah Hukum Vonis Mustafa
Suasana jalannya persidangan vonis Mustafa di PN Tanjungkarang, Senin, 5 Juli 2021. Lampost.co/Zainuddin


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan sikap terkait upaya hukum yang akan diambil setelah vonis perkara korupsi fee proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) tahun anggaran 2018 yang menyeret eks Bupati Mustafa dibacakan dalam sidang di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 5 Juli lalu.

"Belum, kemungkinan (Banding atau menerima) Senin besok," ujar JPU KPK, Taufiq Ibnugroho, Minggu, 11 Juli 2021. 

KPK memutuskan untuk memanfaatkan waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan.

"Sampai sekarang belum ada tersangka lain. Tak menutup kemungkinan ada perkembangan kasus Lamteng," katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mustafa M. Yunus mengatakan, pihaknya menerima putusan dan tidak mengajukan banding.

"Pada prinsipnya kami menerima. Karena vonis juga terkecil (dari pasal yang dilanggar)," ujarnya.

Baca: Mustafa Bakal Buat Laporan ke KPK soal Aliran Uang ke Parpol

 

Meskipun begitu, M. Yunus tetap berencana membuat laporan atau pengaduan masyarakat ke KPK RI terkait aliran uang dari Mustafa ke pihak lain. Laporan tersebut berhubungan dengan uang sekitar Rp13 miliar yang mengalir ke petinggi dari dua partai politik saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampug 2019.

"Konsepnya ada dari pertimbangan majelis hakim. Uang itu ke mana-mana," ujar M. Yunus.

Sebelumnya diberitakan, mantan Bupati Lamteng Mustafa divonis empat tahun penjara atas korupsi fee proyek Pemkab tahun anggaran 2018.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustafa empat tahun penjara dan denda Rp300 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan tiga bulan kurungan penjara," ujar Majelis Hakim Efiyanto.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar