#medsos#kejaksaan#beritalampung

Jaksa Dilarang Pamer Kemewahan di Media Sosial

( kata)
Jaksa Dilarang Pamer Kemewahan di Media Sosial
Ilustrasi.Dok/Kejari Jakarta

Bandar Lampung (Lampost.co): Kejaksaan Agung mengeluarkan larangan bagi para jaksa untuk tidak hidup bermewah-mewahan atau hedonisme dan memamerkannya di media sosial. Larangan tersebut berdasarkan surat nomor B-720/D/DS/06/2020 tertanggal 19 Juni 2020, perihal penerapan pola hidup sederhana dan etika menggunakan media sosial.

Surat tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Jan S. Maringka yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.

Isinya diantaranya agar setiap anggota Kejaksaan dapat tidak bergaya hidup konsumtif dengan tidak membeli/membeli/memamerkan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan cara mengunggah foto/video pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup berlebihan. Agar pemanfaatan media sosial diutamakan sebagai media komunikasi dan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat serta konten positif lainnya yang disampaikan pesan perdamaian, pemahaman nilai agama dan kebangsaan yang cinta damai.  

Selanjutnya, menghindari penggunaan pakaian dinas dan atribut Kejaksaan tidak sesuai peruntukannya yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan sebagai otoritas penegak hukum dan martabat perusahaan kejaksaan. Mencermati dan menginformasi tentang jajaran ASN Kejaksaan di bawahnya mengenai larangan mengeluarkan, menyebarkanluaskan, dan/ atau mendukung sesuai persetujuan melalui media sosial ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, pemerintah, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: K.26-30 / V.72-2 / 99 tertanggal 31 Mei 2018 perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.  

Kasinpenkum Kejati Agus Ari Wibowo membenarkan surat tersebut. "Iya. Setelah dilihat dan diteliti benar surat tersebut, arahan (dari Pak Kajati Lampung) sama dengan isi surat itu. Surat tersebut diteruskan ke Kejati dan Kejari," ujarnya, Kamis, 9 Juli 2020.

Ditanya soal sanksi jika ada saksi yang melanggar, Ia tak memaparkan secara spesifik. "Kalau sanksi untuk asn semua sama, dengan asn lainnya," kata dia.

Sebelumnya, Mabes Polri juga sudah mengeluarkan larangan hidup mewah dan memamerkannya di media sosial.

Larangan tersebut berdasarlan Surat Telegram Nomor : ST/30/XI/HUM.3.4./2019/DIVPROPAM tertanggal 15 November 2019 yang berisi peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Surat telegram itu menyebut bahwa Polri meminta jajarannya untuk bersikap sederhana sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Polri juga meminta para pegawai negeri di lingkungan Polri untuk bersikap antikorupsi, menerapkan pola hidup sederhana untuk mewujudkan pegawai negeri yang profesional dan bersih.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar