#nasdem#lingkungan#beritalampung

Jaga Kelestarian Pesisir, Fraksi NasDem Tolak Revisi Perda RZWP3K

( kata)
Jaga Kelestarian Pesisir, Fraksi NasDem Tolak Revisi Perda RZWP3K
Rapat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis 13 Agustus 2020. Dok/ADPIM

Bandar Lampung (Lampost.co): Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Lampung menolak tegas adanya rencana perubahan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). NasDem menilai adanya rencana perubahan Perda tersebut syarat kepentingan pihak-pihak tertentu.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat serta penggiat lingkungan yang ada di Bumi Ruwai Jurai. Menilai bahwa belum ada hal-hal yang penting untuk melakukan revisi Perda tersebut.

"Fraksi NasDem telah mendengar dan melakukan konsolidasi. Masyarakat dan penggiat lingkungan melihat bahwa belum ada urgensi untuk merubah Perda," kata Wahrul usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis, 13 Agustus 2020.

Kemudian ia mengatakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih sangat dibutuhkan dan masih baik dalam perlindungan biota laut, wilayah tangkap nelayan, perlindungan mangrove dan sebagainya. Oleh sebab itu dirinya mempertanyakan mengapa peraturan tersebut ingin dirubah.

"Perda inikan baru 2 tahun, kenapa mau diubah-ubah? Fraksi NasDem tegas menolak revisi itu. Wilayah pesisir laut kita harus dilindungi, jangan sampai ada kegiatan ngerusak lingkungan," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung ini.

Ia juga belum melihat urgensi yang akan diubah dan ditambahkan dari Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Perda inikan sudah baik. Kenapa harus diubah-ubah lagi. Kalau di bongkar lagi, maka rusak lagi lingkungan dan alam kita. Ada masukan dan arus aspirasi dari masyarakat untuk menolak raperda ini," kata Pengacara Rakyat ini.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan bahwa revisi Perda RZWP3K bertujuan untuk menyesuaikan penerapan Traffic Seperation Scheme (TSS) Selat Sunda sejak Juni 2020 lalu. Ia menceritakan bahwa pihaknya mendapkan surat dari Kemenko Polhukam untuk menyesuaikan perda karena diterapkan TSS, dalam rangka mengakomodasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk pelayaran internasional. Ternyata saat dilakukan TSS berhimpitan dengan wilayah Perda.

"Fraksi bebas untuk menyampaikan pendapat sebagai ruang demokrasi.Nantikan ada pembicaraan selanjutnya setelah hari ini. Perda itu kan inisiatif dewan tapi kita menganggap positif karena beberapa hal penting," kaya Fahrizal.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar