Hutan

Jaga Kelestarian Hutan untuk Cegah Banjir dan Longsor

( kata)
Jaga Kelestarian Hutan untuk Cegah Banjir dan Longsor
Kondisi hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. (dok)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian hutan. Bila hutan rusak maka potensi bencana alam seperti longsor dan banjir bisa terjadi. Apalagi saat ini cuaca sedang ekstrem yang bisa menimbulkan kemungkinan bencana alam.


Kawasan Hutan Negara di Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 256/KPTS-II/2020 yakni dengan luas 1.004.735 hektare atau sekitar 28,45% luas wilayah Provinsi Lampung. Sementara dilihat dari fungsi hutan di Lampung terdiri dari hutan konservasi dengan luas 462.030 hektare, hutan lindung 317.615 hektare dan hutan produksi 225.090 hektare.


"Luas hutan di Lampung secara total yakni 1.004.735 hektare. Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 564.954 hektare dan kewenangan pusat sebesar 439.798 hektare yakni khusus hutan konservasi," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah kepada Lampost.co, Senin, 25 Januari 2021 


Kemudian sesuai tata ruang kawasan hutan yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung terdiri dari zona/blok perlindungan 14.808 hektare, inti 59.665 hektare, koleksi tumbuhan/satwa 2.122 hektare, pemanfaatan 229.893 hektare, pemanfaatan HHK-HT 48.163 hektare, pemanfaatan KH, Jasling dan HHBK 1.135 hektare, pemberdayaan 88.973 hektare, khusus 9.268 hektare, tradisional 13.811 hektare, wilayah tertentu 26.590 hektare, dan rehabilitasi 526 hektare.


"Sebaran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terdiri dari Sungai Buaya, Muara Dua, Bukit Punggur, Liwa, Pesisir Barat, Tahura Wan Abdurrahman, Way Terusan, Way Waya-Tangkit Tebak, Batu Tegi, Kota Agung Utara, Pematang Neba, Pesawaran, Gunung Balak, Gedong Wani, dan Way Pisang-Gunung Raja Basa-Batu Serampok," katanya.


Permasalahan utama yang terjadi pada hutan di Lampung yakni adanya peningkatan penduduk yang menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan lahan usaha yang mengakibatkan pembangunan pemukiman dan pengelolaan lahan garapan secara illegal di dalam kawasan hutan negara (Perambahan Hutan dan Konflik Tenurial). 


Pihaknya juga terus meningkatkan nilai ekonomi hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan produk hasil hutan dan jasa lingkungan hutan. Lalu edukasi dan literasi produk produk kehutanan, terutama HHBK kepada masyarakat umum. Semua dilakukan secara kolaborasi bersama para pihak yang peduli terhadap lingkungan dan kehutanan. Dengan demikian diharapkan, kehutanan bisa bergeser menjadi sektor produktif, prorakyat dan bemanfaat secara ekologis.


"Perlu peran para pihak dalam melakukan fasilitasi agar hutan tetap lestari," katanya. 


Sebelumnya Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Indra Utama mengatakan jajarannya terus siap siaga menghadapi kemungkinan tejadinya bencana alam. Apalagi saat ini curah hujan tinggi yang bisa berpotensi terjadinya bencana banjir dan longsor dibeberapa titik yang ada di Bumi Ruwai Jurai.


Dalam kajian Risiko Bencana Indonesia (RSI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Potensi banjir tersebar diseluruh 15 kabupaten/kota. Kemudian tanah longsor meliputi Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, dan Tanggamus. Selanjutnya resiko banjir bandang meliputi Bandar Lampung, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesisir Barat, dan Tanggamus.


"Bencana bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja. Bersama jajaran TNI/POLRI, Basnas, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota terus bersinergi untuk tanggap bencana," katanya. 

 

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar