#PENGGELAPANPAJAK#PAJAK

Jadi Calo Pajak, Ketua ICC Jalani Sidang di PN Tanjungkarang

( kata)
Jadi Calo Pajak, Ketua ICC Jalani Sidang di PN Tanjungkarang
Sidang dugaan penipuan pengurusan pajak dengan korbannya, Direktur PT Sumber Urip Sejati Utama, Sugiarto Hadi.  Lampost.co/Asrul S Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Indonesia Crisis Center (ICC) Joko Sudibyo (64) menjalani sidang dugaan penipuan pengurusan pajak dengan korbannya, Direktur PT Sumber Urip Sejati Utama, Sugiarto Hadi. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roosman Yusa mendakwa Joko dengan Pasal 378 dan 372 KUHP karena korban menderita kerugian kira-kira Rp17 miliar.

"Bahwa pada 14 Januari 2018 saksi (korban) Sugiarto Hadi dalam Lapas Way Hui memberikan Surat Kuasa kepada ibu kandungnya Yeni Setiawati untuk membuat laporan di Polda Lampung pada 15 Januari 2018 guna melaporkan perbuatan terdakwa atas penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp17 miliar," ujar JPU saat membacakan dakwaan, di PN Tanjungkarang, Senin, 28 Juni 2021. 

Baca juga : Kasus Pengemplangan Pajak Seret Nama Perusahaan di Lampung

Kejadia bermula saat Direktur Sumber Urip Sejati Utama Sugiarto Hadi, mendapat surat panggilan dari penyidik pajak Jakarta Pusat pada awal November 2011 terkait penunggakan pajak tahun 2009-2011 sebesar Rp34 miliar.

Ia pun meminta bantuan Joko Sudibyo selaku rekan bisnis usaha pupuk. Kemudian, terdakwa bersama korban dan saksi Benny Hutagalung selaku sekjen ICC, bertemu Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak saat itu yakni Dadang Suwarna.

Usai pertemuan Joko dan Dadang, Joko meminta Sudibyo menyiapkan uang Rp13,5 miliar dan Rp3,5 miliar untuk jasa pengurusan pajak. Kemudian, sejak 1 Desember 2011 hingga 5 November 2012, menyerahkan uang Rp17 miliar. Perinciannya, Rp10,5 miliar tunai dan Rp6,5 miliar dalam bentuk dolar singapura. Total ada 20 kali transfer dalam penyerahan uang tersebut.

"Untuk meyakinkan, terdakwa juga menyerahkan nota dinas yang ditandatangani Rida Handanu ke korban pada pada Januari 2021 di starbuck coffee, Jakarta," ujar dia. 

Baca juga : KPK Dalami Dugaan Korupsi Pajak Perusahaan di Lampung

Isi nota dinas menyatakan Sugiarto telah menyelesaikan pajak tahun 2010-2011 dan tidak dilakukan pemeriksaan khusus yang menyangkut pidana di bidang perpajakan. Namun, Rida ternyata tidak pernah membuat nota dinas.

Ternyata, Joko hanya membayarkan pajak PT Sumber Urip Sejati Utama tahun 2019 sebesar Rp1,53 miliar dan pajak tahun 2010-2011 tidak dibayarkan. Sehingga korban menderita kerugian Rp15,4 miliar.

Usai membacakan dakwaan, hakim meminta agar salah satu penasehat hukum Joko bernama Hero Indarto dikeluarkan dari komposisi penasehat hukum. Pasalnya, Hero sudah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi.

"Kuasa hukum (Hero) ada di-BAP, khawatir ada conflict interest, saya minta dikeluarkan ya," kata Majelis Hakim Hendro Wicaksono.

Sidang selanjutnya dengan agenda eksepsi akan berlangsung pada 5 Juli 2021. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Indra Jaya mengatakan, ada dakwaan yang tidak utuh dibacakan oleh JPU, yakni adanya permintaan jasa pengurusan pajak. Ia juga mengajukan penangguhan penahanan ke majelis hakim untuk kliennya.


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar