Jabatan Plh Bupati Lambar Sampai Pemprov Terima SK Kemendagri 

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penunjukan pelaksana harian (plh) bupati Lampung Barat karena hingga saat ini Pemerintah Provinsi Lampung belum menerima SK dari Kemendagri terkait penunjukan pj bupati. Hal itu agar tidak ada kekosongan jabatan sehingga mekanisme pemerintahan tetap berjalan. 

Kabag Kerja Sama Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Lampung Koharrudin menjelaskan penunjukan plh bupati Lampung Barat dilakukan karena hingga saat ini Pemprov Lampung belum menerima SK dari Kemendagri terkait penunjukan pj bupati. 

"Penunjukan plh bupati Lampung Barat memang dilakukan gubernur Lampung. Kemudian hari ini gubernur menunjuk Sekkab Lampung Barat, Nukman ditunjuk sebagai plh bupati," kata Koharrudin, Minggu, 11 Desember 2022. 

Dia mengatakan penunjukan plh bupati dilakukan karena dalam mekanisme pemerintahan tidak boleh ada kekosongan jabatan. "Karena akhir masa jabatan (AMJ) hari ini, secara otomatis dilakukan penunjukan plh," ujarnya. 

Baca juga: Sekkab Lambar Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Bupati

Ada dua daerah di Lampung yang bupatinya mencapai AMJ, yakni Lampung Barat dan Tulangbawang. Kohar mengatakan untuk Tulangbawang belum ditentukan penunjukan plh karena kemungkinan SK Kemendagri akan diserahkan ke daerah dalam waktu dekat. 

"Untuk penunjukan plh bupati Tulangbawang belum tentu dilakukan karena jika penyerahan SK Kemendagri keluar sebelum AMJ, langsung ada pelantikan pj bupati," ujarnya. 

Sejumlah nama yang diisukan akan menempati pj bupati Lambar, yakni Sekkab setempat Nukman dan pj bupati Tulangbawang merupakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra sekaligus Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekraf Lampung Qodratul Ikhwan.

Muharram Candra Lugina