lelangjabatandinaskehutanan

Jabatan Dinas Kehutanan dan Biro Umum Dilelang Ulang

( kata)
Jabatan Dinas Kehutanan dan Biro Umum Dilelang Ulang
FOTO: Peserta mengikuti tahapan Penulisan Essay di Hotel Horison, Senin, 4 November 2019. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung secara resmi mengumumkan nama-nama pejabat yang lulus tes kompetensi dan berhak mengikuti tes tahap selanjutnya, tes penulisan esai serta paparan dan wawancara akhir. Ada 12 posisi jabatan yang diumumkan, padahal pada saat pengumuman administrasi ada 14 posisi jabatan yang diumumkan.

Hal tersebut sesuai dengan Pengumuman Nomor: 007/PANSEL-JPTP/XI/2019 tentang Penetapan Hasil Tes Kompetensi Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang langsung ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Muhammad Abadi, Minggu 3 November 2019.

Namun dalam pengumuman tersebut tidak menampilkan peserta yang lolos jabatan untuk Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya pada pengumuman seleksi penilaian portopolio dan administrasi. Untuk jabatan Dinas Kehutanan ada 5 orang pejabat dan Biro Umum ada 10 orang pejabat

Juru Bicara sekaligus Sekretaris Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Sunarto, mengatakan berdasarkan pasal 121 ayat 2 bagian c dan pasal 124 PP 11 tahun 2017, berkaitan dengan hasil akhir, setiap tahapan kegiatan harus diumumkan, dan sistem gugur.

"Pada akhir kegiatan pansel menyerahkan tiga nama kepada PPK dalam hal ini Gubernur Lampung. Pansel menyerahkan 3 nama berdasarkan PP 11 tahun 2017," kata Sunarto kepada Lampost.co, Senin 4 Oktober 2019.

Ia juga mengatakan bahwa dari awal uji kompetensi, di Dinas Kehutanan hanya lolos 1 (satu) nama dan di Biro Umum hanya lolos 2 (dua) nama yang dinyatakan berkompeten. Berdasarkan logika pasal 124 dan 121, kalau hanya lolos satu atau dua nama tidak mungkin panitia menyerahkan tiga nama kepada PPK. Oleh sebab itu maka yang tidak memenuhi kuota tersebut dianggap dibatalkan dan tidak memenuhi kuota.

"Nanti akan dilelang ulang. Insya Allah berbarengan dengan Dinas lain seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikarenakan Kepala Dinasnya telah mendekati umur pensiun. Bersama itu kita lelang lagi yang itu," katanya Guru Besar Hukum Universitas Lampung ini.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar