#perizinan#galianc#tambangrakyat#beritalambar

Izin Tak Kunjung Terbit, Tambang Rakyat di Lambar Nekat Beroperasi

( kata)
Izin Tak Kunjung Terbit, Tambang Rakyat di Lambar Nekat Beroperasi
Ilustrasi: Foto: Dok/Google Images


Liwa (Lampost.co): Pemkab Lampung Barat melalui bagian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) mempertanyakan soal belum adanya kepastian pemberian izin pertambangan rakyat yang selama ini telah menjadi kewenangan Provinsi Lampung melalui dinas terkait.

Pasalnya, sejak pemberian izin pertambangan itu menjadi kewenangan provinsi mulai 2016  lalu namun sampai saat ini belum satupun pemilik usaha pertambangan rakyat di Lampung Barat yang mendapatkan perpanjangan izin walaupun sudah lama mengajukanya kepada provinsi.

Kabag ESDM Pemkab Lambar Eric Enrico mengatakan belakangan ini pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat kepada Dinas ESDM Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti permintaan penerbitkan IPR bagi pemilik usaha tambang galian C di Kabupaten Lambar ini. Akan tetapi lanjut dia, hingga saat ini belum ada tindaklanjutnya dan pihaknya pun tidak mendapat penjelasan pasti soal kapan izin itu akan diterbitkan.

"Selain kami, Pemkab melalui bagian yang membidangi sebelumnya juga pernah mengajukan hal yang sama," ujarnya, Rabu, 12 Agustus 2020.

Ia menambahkan akan sangat disayangkan jika izin pertambangan rakyat ini tidak diterbitkan karena berkaitan dengan pajak pertambanganya itu bagaimana. Sebab tanpa diberikan izin juga, nyatanya saat ini usaha tambang rakyat itu masih saja tetap berjalan.

"Yang kita inginkan itu adalah bagaimana agar usaha tambang rakyat itu memiliki kepastian hukum sehingga mereka bisa secara legal melaksanakan usahanya," kata Eric.

Akibat permohonan izin pertambangan yang tidak kunjung diterbitkan selama bertahun-tahun itu, membuat sebagian pemilik usaha pertambangan rakyat itu nekat beroperasi sehingga keberadaanya menjadi ilegal.

Berdasarkan data pihaknya kata dia, di Lambar ada 62 lokasi usaha penambangan galian C tersebar di sejumlah kecamatan yang pernah diterbitkan izinnya oleh Pemkab Lambar yang masa berlakunya sudah habis sejak lama.

"Kasihan dengan masyarakat yang memang benar-benar ingin mengurus tetapi karena prosesnya terlalu lama menunggu akhirnya statusnya sama dengan yang ilegal akibat tidak ada kepastian hukum hanya karena menyangkut mata pencaharian dalam memenuhi urusan perut," tambah dia.

Karena menunggu terlalu lama tanpa ada kepastian akhirnya masyarakat nekat melaksanakan usaha tambang galian C itu.

Ia menambahkan, usaha tambang galian C yang beroperasi secara ilegal karena tidak kunjung mendapat izin itu bahkan disinyalir jumlahnya bisa bertambah dari angka sebelumnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap dan meminta kepada Dinas ESDM Pemprov untuk segera menindaklanjuti permohonan izin pertambangan rakyat yang sudah disampaikan itu sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan usaha tambangnya.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar