#Pajak#PengemplanganPajak

Izin Praktik Dua Konsultan Pajak Gunung Madu Terancam Dicabut

( kata)
Izin Praktik Dua Konsultan Pajak Gunung Madu Terancam Dicabut
Ilustrasi. Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dua konsultan pajak dari Foresight Indonesia, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi, diduga berkomplot dengan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam kasus gratifikasi pengemplangan pajak. Izin praktik keduanya terancam dibekukan hingga dicabut.

Suap atau gratifikasi tersebut dilakukan untuk mempengaruhi besaran pembayaran pajak PT Gunung Madu Plantation pada tahun 2016.

Baca juga: Perusahaan Konsultan di Balik Dugaan Pengemplangan Pajak PT Gunung Madu

KPK sebelumnya telah menetapkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji, dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Dadan Ramdani, sebagai tersangka suap pajak.

Dua pejabat Kemenkeu tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan KPK kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 tanggal 10 Februari 2021.

Selain itu, KPK telah mencekal dua konsultan pajak yang digunakan PT Gunung Madu Plantation beserta dua konsultan pajak lainnya ke luar negeri guna proses pemeriksaan.

Meski belum ada penetapan status terhadap Ryan dan Aulia, keduanya bakal terjerat sanksi mulai pembekuan, hingga pencabutan izin praktik sesuai dengan Permenkeu RI nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

Dalam pasal 28 huruf G PMK tersebut disebutkan pembekuan izin praktik ditetapkan dalam hal konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian di poin ke tiga pasal 28 huruf g disebutkan pembekuan selama tiga bulan.

Kemudian, dalam pasal 29 huruf C, disebutkan Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dalam hal: konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lampost.co, Selasa, 9 Maret 2021, kembali mengkonfirmasi ke Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPk Alexander Marwata, hingga juru bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri, terkait penetapan tersangka baru, hingga proses pemeriksaan dugaan suap yang menyeret nama perusahaan gula asal Lampung tersebut. Namun, ketiganya belum merespon.

Lampost.co juga mengajukan pertanyaan ke media sosial resmi Foresight Indonesia, apakah Ryan dan Aulia merupakan konsultan pajak dari kantor tersebut, serta statusnya usai namanya disebut dalam SPDP. Namun belum ada respon dari pihak Foresight Indonesia.

Winarko







Berita Terkait



Komentar