bpjsbpjskesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Begini Kata Rumah Sakit

( kata)
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Begini Kata Rumah Sakit
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeleok Provinsi Lampung, Hery Djoko Subandriyo. Lampost/Triyadi Isworo


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada Selasa, 5 Mei 2020. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.

Kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan. Meski ada kenaikan namun untuk peserta mandiri BPJS kelas III, besaran kenaikan iurannya tahun ini masih disubsidi oleh pemerintah. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500.

Kepesertaan BPJS Kesehatan pada dasarnya terbagi atas dua golongan, yaitu golongan masyarakat yang iurannya disubsidi pemerintah dan kelompok masyarakat yang membayar penuh iurannya. Agar operasional BPJS tetap berjalan lancar, pemerintah perlu terjun langsung dengan memberikan subsidi iuran kepada kelompok masyarakat tertentu.

Adapun berikut rincian tarif iuran BPJS Kesehatanberdasarkan Perpres Nomor 64 tahun 2020. Iuran peserta mandiri Kelas I dari Rp80.000 naik menjadi Rp150.000. Kemudian iuran peserta mandiri Kelas II dari Rp51.000 meningkat menjadi Rp100.000. Selanjutnya iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp 42.000.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, Hery Djoko Subandriyo mengatakan untuk di rumah sakit sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang bisa dilaksanakan. Ia mengatakan naik atau tidaknya iuran BPJS standar pelayanannya sama sesuai SOP yang berlaku.

"Naiknya iuran BPJS itukan sudah disubsidi oleh pemerintah. Mungkin, dengan dinaikan maka defisitnya agar tidak terlalu besar. Kalau itung-itungannya kemarin iurannya dinaikan biar defisitnya bisa diatasi. Dengan kebijakan yang baru ini harapannya defisitnya bisa teratasi," katanya saat di temui di DPRD Provinsi Lampung, Kamis, 14 Mei 2020.

Kemudian ia mengatakan untuk pelayanannya tidak ada yang berubah karena sudah ada SOP terkait jenis pelayanan apa saja yang bisa diberikan kepada masyarakat. Karena kerjasama dan verifikatornya dengan BPJS. "Belum ada perubahan-perubahan. Gak ada perubahan pelayanan meskipun iuran naik," katanya.

Ia juga mengatakan sejauh ini komunikasi dengan BPJS terus berlangsung baik. Apabila ada masalah maka segera didiskusikan, dikomunikasikan dan dicarikan titik temunya bila ada persoalan serta perbedaanya atau kendala-kendalanya. Jadi bila ada masalah maka segera dicarikan solusi agar masyarakat tidak dirugikan.

"Iuran BPJS tersebut juga nantinya digunakan untuk membeli obat lagi dan sebagainya. Tugas rumah sakit memberikan pelayanan. Syukur-syukur orak nunggak," katanya.

 

Winarko







Berita Terkait



Komentar