#Kesehatan#VisruKorona

Isu Reshuffle Menggambarkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Buruk

( kata)
Isu Reshuffle Menggambarkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Buruk
Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju - - Foto: MI/ Ramdani

Jakarta (Lampost.co) -- Isu reshuffle yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menggambarkan buruknya transparansi pemerintah. Hal ini terlihat saat Jokowi mengkritik pembantunya.

"Karena tidak diketahui sebabnya tiba-tiba Bapak Presiden marah dan marahnya 18 Juni dan diumumkan pada 28 Juni. Jadi publik itu bertanya-tanya ada apa sesungguhnya," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Political and Public Policy Studies (P3S) di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2020.

Trubus menduga kritik yang disampaikan oleh Jokowi tak lepas dari buruknya kinerja para menteri. Bahkan, pembantu presiden itu dianggap lebih banyak bicara dan membuat kegaduhan.

"Jadi program banyak enggak jalan seperti Kementerian Maritim dan ada beberapa juga yaitu Kemenkum HAM dan lain-lain," kata dia.

Selain transparansi, akuntabilitas pemerintah menjadi sorotan. Kementerian/Lembaga (K/L) dianggap lepas dari tanggung jawab.

Seperti kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemenkes dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya terkait public health. Salah satunya terkait pemenuhan hak tenaga kesehatan berupa insentif yang belum diberikan oleh pemerintah.

"Bahkan sampai Pak Jokowi marah itu (insentif) belum dicairkan," kata dia.

Kemenkes juga dianggap terlambat mengeluarkan aturan main pengadaan rapid test dan tes polymerase chain reaction (PCR). Menurutnya, keterlambatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak rumah sakit (RS) mengambil keuntungan.

"Diistilahkan aji mumpung dan kemudian beberapa RS menerapkan, bahkan (RS) swasta itu sampai Rp5 juta untuk PCR. Dan kemudian RS pemeritah ada yang gratis atau berbayar," ujar dia.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar