#uuketenagakerjaan#uuciptakerja#omnibuslaw#penolakan

Istana Persilakan Rakyat Gugat UU Cipta Kerja

( kata)
Istana Persilakan Rakyat Gugat UU Cipta Kerja
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengundang sejumlah penolakan dari sejumlah pihak karena dianggap tidak memenuhi unsur keadilan. Pihak yang keberatan dipersilakan mengajukan judicial review atau uji materi perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Apabila ada pihak yang tidak puas saya kira ada mekanisme konstitusional namanya judicial review bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.

Walaupun begitu, Donny mengeklaim UU Ciptaker sudah menjadi rumusan terbaik. Undang-undang itu bahkan disebut sudah melalui proses politik yang panjang.

"Itu sudah melewati kekuatan politik yang ada di parlemen juga di pemerintah untuk merumuskan yang terbaik," ujarnya.

Berita terkait: Aksi Tolak Cipta Kerja di DPRD Jateng Ricuh

Dia menyebut pemerintah sudah berusaha memuaskan semua kepentingan. Namun, tak semua bisa diakomodasi.

"Ini tidak bisa menang semua, pasti harus ada yang mengalah, harus kepentingan dikurangi begitu. Saya kira wajar saja dalam demokrasi, tapi ini sudah kesepakatan yang paling maksimal yang bisa dicapai untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," katanya. 

Dia kembali mempersilakan masyarakat menempuh jalur hukum. Pemerintah sudah siap.

"Apabila ada yang tidak puas, ya jalur konstitusional tersedia, silakan saja. Dan pemerintah sudah bersiap akan hal itu," ujarnya.

Medcom







Berita Terkait



Komentar