#KebakaranHutan#PenjahatHutan#PenjahatLingkungan

Penjahat Hutan

( kata)
Penjahat Hutan
Kebakaran hutan adalah hal yang biasa terjadi di Portugal. (Foto: AFP/De Melo Moreira)

KABUT asap pekat sangat menyesakkan! Bencana ini datang setiap tahun karena kemarau berkepanjangan. Cuaca pagi dan siang seperti senja hari. Sinar matahari terhalang asap membuat jarak pandang menjadi terbatas. Asap yang menyelimuti langit berbau gambut mengganggu pernapasan. Penyakit ISPA, pneumonia, dan asma banyak diderita rakyat korban asap.

Hingga pekan ini saja, area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 328.724 hektare. Di atas tanah mineral tercatat 239.161 hektare, dan 89.563 hektare di lahan gambut. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan panasnya api yang menghanguskan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Lahan sengaja dibakar! Cara mudah membuka lahan konsesi untuk kebun.

Bencana asap itu selalu berulang—tersebar di Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Walaupun pengadilan menjatuhkan hukuman, korporasi dan masyarakat tidak kapok-kapok? Tahun lalu saja, ada 11 perusahaan perkebunan yang dijatuhi hukuman dengan membayar denda Rp18,9 triliun.

Denda itu tidak membuat jera! Hingga kini denda pun baru dibayar Rp400 miliar. Buktinya, karhutla 2019 naik empat kali lipat yakni 44 perusahaan yang diduga membakar hutan. Hebatnya lagi ada perusahaan asing yang tengah diselidiki terlibat membakar hutan. Dari Malaysia dan Singapura.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan lima pemegang konsesi milik asing yang terbakar lahannya berada di Kalimantan dan Riau. Satu perusahaan Singapura di Riau dan empat perusahaan Malaysia di Kalimantan Barat.

Empat lahan konsesi di Kalimantan Barat itu milik PT Sukses Karya Hutani dan PT Rafi Kamajaya Abadi dari Malaysia. PT Hutan Ketapang Industri dan PT Setia Agro Mandiri dari Singapura. Sedangkan di Riau, lahan konsesi PT Adei Plantation and Industri asal Malaysia yang kini disegel LHK.

Harus diakui bahwa persentase titik api pada 2019 meningkat lebih dari 50% pada 2018. Lihatlah langit Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan. Pekat sekali. Jutaan anak manusia terpapar akibat kabut asap. Jam masuk sekolah diundurkan. Jadwal penerbangan kacau dibuatnya. Belum lagi hewan yang mendiami hutan belantara mati sia-sia.

Masih juga diam penegak hukum melihat ulah korporasi . Membuka lahan perkebunan dengan cara-cara membakar hutan sangat murah, ketimbang menembang pohon memakai mesin dan tenaga manusia. “Membakar itu biaya murah. Tidak ada jejaknya kalau membakar. Alasannya musim kemarau panjang,” kata pengusaha perkebunan pada era 1990-an.

Kata dia lagi, jika membuka hutan mengguna mesin dan manusia, sudah berapa miliar rupiah yang harus dirogoh dari kas perusahaan. “Ini hitungan bisnis. Lebih murah, kan,” ujar pengusaha dari kawasan Sumatera Selatan. Pastinya, perusahaan yang memiliki konsesi lahan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membuka perkebunan. 

***

Dalam berbagai publikasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyatakan kasus kebakaran hutan 99% akibat ulah manusia. Pernyataan Doni membenarkan ulah seorang pengusaha asal Sumatera Selatan tadi. Mereka memang dibayar untuk membakar hutan. Angkanya mencapai 90%. Angkanya sangat fantastis!

Tidak mengherankan, kata Doni, jika yang tersaji habis kebakaran hutan, terbitlah lahan dan kebun baru. Untuk dan atas nama masa depan anak bangsa–berdirilah tegak lurus memerangi penjahat hutan dari praktik pembakaran. Rakyat butuh ketegasan. Tidak ada gunanya jika nanti mereka tewas akibat penyakit saluran pernapasan karena menghirup udara kotor.  

Sebuah penelitian dari Harvard University dan Columbia University yang dipublikasikan pada 24 Juli 2019 lalu. Terungkap dari hasil riset kajian dampak kesehatan dan perekonomian dari bencana kebakaran hutan, dan gambut pada negara-negara di Asia. Hasilnya sangat mengagetkan.

Dalam jangka panjang, tulis penelitian yang dirilis jurnal internasional Geohealth bahwa kematian dini yang ditimbulkan kebakaran hutan dapat mencapai angka 36 ribu jiwa per tahun. Itu terjadi di seluruh wilayah terdampak kebakaran selama 2020—2030. Dari angka itu, 92% kasus kematian dini terjadi di Indonesia, 7% di Malaysia, dan 1% di Singapura.

Di layar kaca sangat terang benderang, satu sama lain saling menyalahkan mengapa terjadinya kebakaran. Pejabat Kementerian LHK, polisi, gubernur, bupati, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdebat–siapa yang harus dihukum. Namanya pembiaran. Cabut izin lahannya, kalau sudah terbukti sengaja membakar hutan. Gampang kok!

Persoalannya, mau ndak berbuat terbaik untuk rakyat. Lihatlah berapa juta rakyat negeri ini korban penjahat hutan? Sakit pernapasan yang jelas. Jika tidak kuat mencabut izin usahanya. Jadi macan ompong dibuatnya. Tata ulang lagi bagaimana perusahaan dalam menjaga lahan kebun agar tidak terbakar, terutama musim kemarau. 

Rakyat tidak butuh debat. Hasil penelitian cukup jelas jika kebakaran hutan tidak terkendali hingga 2030. Yang dibutuhkan saat ini adalah tidak terjadi lagi kabut asap, penyakit tahunan ini. Sudah ada asap, sumber air kering kerontang pada musim kemarau panjang. Sangat menyedihkan. Padahal TNI dan Polri memiliki petugas hingga ke desa. Begitu juga gubernur dan bupati, camat pasti ada kaki tangannya hingga ke bawah. Kurang apalagi?

Ini soal kemauan menghabisi penjahat hutan. Lihatlah rakyat tidak kuat mengisap udara. Di sudut-sudut kota dan desa sudah digelar salat minta hujan (salat istiska). Di Sumatera bahkan Lampung sudah berapa kali menggelar doa yang tidak putus-putus agar air dari langit turun memadamkan api. Karena hujan buatan manusia sudah tidak mampu lagi menyiram asap.   ***     

Iskandar Zulkarnain

Berita Terkait

Komentar