#pungli#pelabuhan

IPC Tidak akan Toleransi Pungli di Pelabuhan

( kata)
IPC Tidak akan Toleransi Pungli di Pelabuhan
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Jakarta (Lampost.co) -- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC tak akan menoleransi tindak pidana, termasuk pungutan liar (pungli) di pelabuhan. Ini merupakan komitmen dalam memberantas segala pelanggaran.
 
"Jika ditemukan bukti pelanggaran, tindak pidana, termasuk pungli oleh oknum di pelabuhan, IPC, dan saya yakin semua instansi pemerintah maupun swasta di lingkungan pelabuhan akan memberikan tindakan keras dan mendorong diproses sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada," uajr Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019.
 
Elvyn mengatakan IPC sedang fokus mewujudkan pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan. IPC akan memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien untuk memajukan sektor logistik.

Sesuai dengan misi pemerintah menurunkan biaya logistik, kata Elvyn, IPC memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan akuntabel bagi semua pengguna jasa dan pelanggan. Tidak ada tempat bagi orang melakukan pelanggaran, termasuk pungli di pelabuhan.
 
“Sekarang semua aktivitas dan operasional di pelabuhan, terutama di Tanjungpriok termonitor secara digital. Salah satu tujuan semua ini adalah supaya tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang menambah beban biaya logistik secara keseluruhan,” katanya.
 
Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarim), Siswanto Rusdi mengatakan pungli memang sulit ditemukan di lapangan. Penerapan digitalisasi yang dimulai dari gerbang pelabuhan dinilai dapat membuat praktik culas berkurang karena tidak ada interaksi antara pengguna jasa dan konsumen.
 
Di sisi lain, Siswanto menilai banyak penyebab biaya logistik masih tinggi. Potensi biaya siluman tersebar di seluruh stakeholder pelabuhan, mengingat ada 18 instansi yang berperan sebagai regulator maupun operator.
 
“Tingginya biaya logistik tak lepas dari tingginya pergerakan peti kemas. Ada aturan kemenhub misalnya, dalam waktu tiga hari, selesai atau tidak pengurusan dokumen, peti kemas harus keluar ke Pusat Logistik Berikat (PLB). Kemudian PLB banyak dibangun setelah isu dweling time bergulir pada tahun 2014—2019. Nah, keberadaan PLB ini dimotori teman-teman di Bea dan Cukai,” ujarnya.
 
Siswanto menjelaskan ada institusi dengan fungsi dan kewenangan yang signifikan dalam sistem kepelabuhanan, yakni Otoritas Pelabuhan. Instansi di bawah Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ini hadir tak lama setelah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan. Instansi ini ada di empat pelabuhan utama, yakni di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.
 
Otoritas Pelabuhan mewakili pemerintah sebagai regulator yang sebelumnya dipegang PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Dengan kewenangannya, Otoritas Pelabuhan mengatur penyewaan lahan pelabuhan berikut infrastruktur lainnya.
 
Masalah lain yang penting untuk diselesaikan, kata Siswanto, keberadaan fasilitas aparat keamanan yang berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan di luar dari tugas pokoknya. Aksi premanisme yang terorganisasi juga masih marak di luar area pelabuhan.
 
“Kalau semua ini dibereskan, ada harapan biaya logistik bisa ditekan,” ujarnya.

Medcom



Berita Terkait



Komentar