#investasi#kejagung#BUMN

Investasi BUMN Harus Gandeng Kejagung

( kata)
Investasi BUMN Harus Gandeng Kejagung
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto : Medcom/Annisa Ayu.

Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kedepannya kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN harus menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).
 
Hal itu dikatakannya usai mengadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI. Ia menuturkan rencana kementerian untuk melibatkan lembaga hukum negara tersebut supaya kedepannya kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan BUMN tidak tersandung masalah hukum.
 
"Saya juga minta pendapat dari Kejaksaan Agung untuk mendampingi dari awal negosiasi," kata Erick di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Berdasarkan catatan Medcom.id, ada beberapa perusahaan pelat merah yang tersandung kasus karena kegiatan investasinya. Salah satunya adalah kasus penyalahgunaan investasi PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia di 2009.
 
Pada Juni 2019 lalu, Karen Agustiawan mantan direktur Pertamina dihukum delapan tahun penjara dan dendea Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan. Karen terbukti bersalah karena melakukan korupsi dalam kegiatan investasi blok BMG.
 
Dalam kasus ini tak hanya Karen yang terlibat sebab kegiatan investasi ini dilakukannya eks Direktur Keuangan Pertamina Federick S.T Siahaan, eks Manajer Merger dan Akuisisi Pertamina Bayu Kristanto, serta Legal Consul and Compliance Pertamina Genades Panjaitan.
 
Tak hanya soal rencana investasi, belum lama ini Kementerian BUMN juga telah melibatkan Kejagung dalam kasus gagal bayar polis dan kerugian PT Jiwasraya (Persero).
 
Kementerian menyerahkan kasus ini ke Kejagung supaya dapat diproses dan diperiksa kasus tersebut apakah masuk dalam ranah pidana atau tidak.
 
Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga beberapa waktu lalu langkah ini diyakni sebagai langkah terbaik agar kasus lama ini cepat diselesaikan.
 
"Intinya adalah supaya Kejagung bisa proses, apakah ada unsur pidana atau tidak. Kalau ada unsur pidana tolong diproses supaya clear hukumnya dari pada menggantung terus," ucap Arya.

Medcom

Berita Terkait

Komentar