#lampung#lambar#inspektorat

Inspektorat Rekomendasikan Peratin Tebaliokh Diskors

( kata)
Inspektorat Rekomendasikan Peratin Tebaliokh Diskors
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Liwa (Lampost.co) -- Sejumlah progres pelaksanaan dana desa (DD) di Pekon Tebaliokh, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat, tahun 2018, tidak jelas. Indikasi tersebut didapat berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Lambar sehingga keluar rekomendasi  untuk menskors pekon setempat.

Kepala Inspektorat Lampung Barat Nata Djudin Amran mengaku pihaknya telah memeriksa progres dana desa di Pekon Tebaliokh. Hasilnya didapati jika salah satu kegiatan, yaitu progres untuk kegiatan BUM pekon tidak dilaksanakan dengan jelas. Padahal, pihaknya sudah memeriksa berulang tetapi hasilnya tetap tidak jelas.

Kemudian untuk progres BUMP tahun 2019 ini, kata dia, pihaknya juga mengindikasikan jika itu juga belum dilaksanakan dengan jelas. "Untuk tahun ini juga terindikasi jika program BUM Pekon Tebaliokh itu juga tidak jelas," kata Nata, Kamis, 31 Oktober 2019.

Dia menjelaskan hal itu diketahui berdasarkan hasil peninjauan sedangkan untuk pemeriksaanya belum dilakukan. "Saya katakan baru indikasi karena kami belum melakukan pemeriksaan," katanya.

Ia menambahkan terkait permasalahan itu pihaknya telah menyampaikan ke bupati dan meminta agar melalui OPD terkait supaya peratin Pekon Tebaliokh itu diskors.

Skors itu bertujuan agar yang bersangkutan bisa fokus membenahi dan memperbaiki apa yang menjadi tanggung jawabnya terkait progres dana desa yang bermasalah tersebut. Jika sampai masa skorsnya habis ternyata yang bersangkutan, yaitu Ikrom, tidak juga menyelesaikan permasalahanya, harus diambil tindakan tegas yaitu bisa diberhentikan.

Pemberian rekomendasi skors pertimbanganya adalah karena masih ada 1 triwulan lagi yang belum dilaksanakan. Skors diberikan agar jangan sampai permasalahan itu dapat menghambat kewajiban pekon melaksanakan kepentingan masyarakat banyak sehingga pekon tetap diberikan kesempatan melaksanakan program di tahap selanjutnya.

"Intinya jangan sampai permasalahan ini nantinya menghambat pencairan triwulan berikutnya. Karena pekon juga memiliki kewajiban menyelesaikan program berikutnya demi kepentingan orang banyak akan tetapi yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan penyelesaian permasalahannya," kata dia.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar