curanmor

Inspektorat Pesisir Barat Tindaklanjuti Laporan Aparat Pekon Way Napal

( kata)
Inspektorat Pesisir Barat Tindaklanjuti Laporan Aparat Pekon Way Napal
Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat segera menindaklanjuti laporan aparat Pekon Way Napal Sumarto yang melaporkan oknum peratin Pekon Way Napal. (dok)


Krui (Lampost.co) -- Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat segera menindaklanjuti laporan aparat  Pekon Way Napal Sumarto yang melaporkan oknum peratin Pekon Way Napal, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Yulyan Efendi ke Kejari Liwa, Lampung Barat, beberapa waktu lalu. Laporan ini atas dugaan pengurangan dana jambanisasi tahun 2019/2020 dan tidak terealisasinya  secara utuh dana penanggulangan Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa (DD) pekon itu. 

"Persoalan Pekon Way Napal segera kami tindaklanjuti, sekarang masih proses keluar SPT kami langsung bergerak," kata Inspektur Kabupaten Pesisir Barat Edy Mukthar, ditemui dikantornya, Senin, 11 Januari 2021. 

Pihaknya akan turun ke lapangan memastikan apa saja yang terjadi dan bersumber dari mana saja dana dana yang digunakan itu termasuk untuk jambanisasi warga di pekon tersebut.

Peratin Pekon Way Napal, Yulyan Efendi, saat dihubungi, Senin, 11 Januari 2021 membantah jika dirinya melakukan pengurangan dana jambanisasi juga tentang bantuan penanganan Covid-19 di pekon itu yang dinilai tidak utuh. 

Ia mengatakan pelaporan yang dilakukan terhadap dirinya lebih kepada unsur sentimen aparat pekon bersangkutan karena diberhentikan oleh Yulyan Efendi dengan pertimbangan-pertimbangan dari sudut pandangnya. Kalau disebutkan terjadi pemotongan anggaran dan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa (DD) kata Yulyan, hal ini aneh karena selama ini yang melaporkan dirinya sebelumnya merupakan mantan aparat Pekon yang ikut dalam segala kegiatan pekon. 

"Sumarto itu kaur umum bukan kaur pembangunan, memang sejak akhir tahun aparat Pekon saya berhentikan semua dan pada tanggal 5 Januari 2021 kembali dikukuhkan. Sumarto memang enggak saya angkat lagi karena berbagai pertimbangan, dan kemudian pada tanggal 7 Januari 2021, ia melaporkan saya ke Kejari Liwa," kata Yulyan. 

"Program jambanisasi bersumber dari Dana Desa (DD) ada 20 orang warga kami yang menjadi penerima program itu, masing-masing penerima kalau dikonversikan dengan uang maka nilainya Rp2,5juta dipotong pajak untuk masing masing penerima. Tetapi warga tidak mendapat uang langsung namun material bangunan semen, besi, kloset, pasir, paralon, dan lainnya, karena sesuai dengan kesepakatan masyarakat mereka minta material saja dan upah bekerja, bukan uang itu,"  kata Yulyan. 

Yulyan menambahkan siap bertanggung jawab jika ada temuan yang kurang dan harus diperbaiki dalam realiasi penggunaan DD, maka dirinya siap bertanggung jawab untuk memperbaikinya. 

Demikian pula dalam alokasi penanganan Covid-19, kata Yulyan, ada 122 KK di Pekonnya menjadi penerima dana bantuan langsung tunai dari DD tahun 2020 yaitu mendapat uang Rp600 ribu per bulan. "Ya saya enggak tahu lagi kalau dibilang tidak transparan dibagikan kepada warga penerima di balai pekon, buka diam diam, ya mau gimana lagi saya," kata Yulyan.

 

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar