#pesisirbarat#covid-19

Inspektorat Pesisir Barat akan Tindak Peratin yang Biarkan Hajatan Digelar

( kata)
Inspektorat Pesisir Barat akan Tindak Peratin yang Biarkan Hajatan Digelar
Kantor inspektorat kabupaten Pesisir Barat yang berada di wilayah Kecamatan Pesisir Tengah, Senin, 16 Agustus 2021. Lampost.co/Yon Fisoma


LKrui (Lampost.co) – Inspektorat Pesisir Barat akan menindak tegas peratin dan lurah yang tidak mencegah dan melakukan pembiaran hajatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan.

Inspektur Pesisir Barat, Henry Dunan, mengatakan peratin (kepala desa) di pekon akan ditindak tegas sesuai aturan kalau membiarkan dan tidak mencegah menghentikan kegiatan keramaian seperti pesta prasmanan hajatan pernikahan menggunakan organ tunggal. Karena, kata dia, tidak ada alasan para peratin di 116 Pekon yang ada di wilayah kabupaten itu untuk tidak melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai ketua satgas covid-19 pekon. Sebab, mereka juga sudah memberikan anggaran untuk melaksanakan tugasnya sebagai ketua satgas covid-19 di pekon.

"Jadi, apabila peratin dianggap lalai dengan melakukan pembiaran terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang semasa PPKM  level 3 ini, maka akan dilakukan tindakan tegas," kata Henry di ruang kerja, Senin, 16 Agustus 2021.

Baca juga :Inspektorat Pesisir Barat Tindaklanjuti Laporan Aparat Pekon Way Napal

Menurutnya, sampai sekarang masih ada pesta prasmanan yang digelar di pekon-pekon dan menimbulkan kerumunan serta menggunakan organ tunggal. Ia mencontohkan di kecamatan Pesisir Utara setidaknya terdapat beberapa klaster baru penyebaran covid-19, yang telah menelan korban.

Henry juga mengatakan pihaknya tidak segan segan untuk menjatuhkan sanksi kepada para camat yang tidak melakukan pembinaan kepada peratin dan lurah yang dinilai melanggar aturan prokes. Ia menyatakan para peratin dan lurah di kabupaten itu wajib mematuhi dan melaksanakan Instruksi Bupati (Inbup) Pesibar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Selain itu, untuk mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 30 Ayat 1 dan 2, dapat dikenakan sanksi mulai dari pemberhentian sementara (skorsing), dan jika memang masih terulang bukan tidak mungkin pemberhentian tetap.

Berdasarkan data terbaru Kabupaten Pesisir Barat sampai Minggu,15  Agustus 2021, tentang covid-19. Kabupaten berstatus zona oranye itu tercatat total terkonfirmasi positif covid-19 ada 860 orang. Selesai isolasi/Sembuh sebanyak 723 Orang. Sedang isolasi 99 orang dan meninggal sebanyak 38 orang.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar