#inspektorat#smpn7#lampura#beritalampung

Inspektorat Lampura Pelajari Persoalan di SMPN 7 Kotabumi

( kata)
Inspektorat Lampura Pelajari Persoalan di SMPN 7 Kotabumi
Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kotabumi. (Foto:Lampost/Fajar Nofitra)

KOTABUMI (Lampost.co)--Inspektorat Kabupaten Lampung Utara akan memdalami permasalahan di sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) 7 Kotabumi, terkait keluhan wali murid siswa SMPN 7 Kotabumi adanya penahanan lapor untuk memungut biaya pergantian buku dengan berbagai dalihnya. 
Inspektur Kabupaten Lampura, Mankodri, mengatakan dengan maraknya pemberitaan persoalan yang ada di SMPN 7 Kotabumi belakangan. Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu, setelah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

"Akan saya sudah dengar itu, dan berkoordinasi dengan Kepal Dinas (Disdikbud) Lampura. Dan kedepan akan kita pelajari seperti apa permasalahannya, mudah-mudahan ada solusi bagi peningkatan program pendidikan yang sedang didorong pemerintah ini," kata dia, Rabu (3/7/2019).
Pihaknya tidak mau gegabah dalam membuat kesimpulan terkait permasalahan itu. Sehingga tidak bias kepada masyarakat, serta dapat memberikan solusi sesuai dengan fakta dilapangan.

"Apapun itu akan kita dalami, kita tidak mau mengandai-andai. Tapi coba cari akar permasalahannya seperti apa," terangnya.

Sementara itu, Komite Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (KMND) Regional Sumatera menyayangkan sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara menanggap tidak ada permasalahan, Rabu (3/7/2019). Sebab, fakta-fakta dilapangan berkata lain, apalagi itu sifat masif karena dilakukan berulang dengan dalih telah dibuatkan perjanjian dengan orang tua.

"Kami kurang sependapat dengan Disdikbud Lampura, yang menganggap tidak permasalahan di SMPN7 Kotabumi. Sebab, keluhan masyarakat seperti tidak ada, iya kalau itu masalahnya kan ada di wilayah perkotaan dengan latar belakang ekonomi menengah keatas. Nah kalau kejadian itu terjadi diwilayah perdesaan, apalagi ini musim paceklik begini apa tidak memberatkan namanya," kata Ketua KMND Regional Sumatera, Aris Tama.

Apalagi, menurutnya, sampai ada penahanan ijazah siswa yang telah menyelesaikan studi disana dan itu selalu terulang setiap tahun. Sehingga diasumsikan seperti masyakat menjadi bantalan, sehingga memberatkan wali murid yang notabennya masyarakat Lampung Utara. Seharusnya dapat lebih bijak menanggapi persoalan tersebut, apalagi itu investasi calon pemimpin masa depan bangsa kedepannya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampura mengklaim tidak ada persoalan di sekolah ternama di kabupaten tertua di Lampung itu. Mereka berasumsi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah telah memenuhi prosedur sebagaimana mestinya. 

"Kebetulan kemarin jajaran saya sudah turun kebawah (sekolah), dan hasilnya demikiam adanya. Itu telah kita tuangkan dalam berita acara peninjauan ke lapangan, "kata Plt Kepala Disdikbud Lampura, Toto Sumedi, menindak lanjuti hasil konfirmasi dengan awak media sebelumnya.
 

Fajar Nofitra



Berita Terkait



Komentar