#Covid-19lampung#BERITALAMPURA

Inspektorat Lampura akan Usut Ketimpangan Anggaran Penanganan Covid-19

( kata)
Inspektorat Lampura akan Usut Ketimpangan Anggaran Penanganan Covid-19
Inspektorat Lampura, M Erwinsyah dan jajaran ketika menanggapi ketimpangan realisasi anggaran covid-19 Tahun 2020 di ruang kerja,  Rabu, 21 April 2021. (Foto: Lampost.co/Fajar Nofitra)


Kotabumi (Lampost.co) -- Inspektorat Kabupaten Lampung Utara akan menindaklanjuti aspirasi elemen masyarakat terkait ketimpangan realisasi anggaran penanganan covid-19 tahun 2020. Salah satu ajang bancakan itu berasal dari hasil refocusing memangkas program di SKPD.  

"Kami akan tindaklanjuti keluhan elemen masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa di sini. Fungsi kami sebagai pengawas internal pemerintah (APIP) akan kami jalankan di sini," kata Inspektur Kabupaten Lampura, M. Erwinsyah, di ruang kerja, Rabu, 21 April 2021.

Hingga kini pihaknya telah mendalami soal realisasi anggaran penanganan covid-19 Tahun 2020 termasuk temuan BPK yang direalisasikan oleh satker Dinas Kesehatan. Namun, untuk anggaran keseluruhan masih akan dipelajari.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara belum bersuara meski telah mendapatkan ancaman dari mahasiswa yang akan berdemo karena ketimpangan yang terjadi dalam realisasi anggaran penanganan covid-19 Tahun 2020. 

Ketua Komisi II DPRD Lampura, Mulyadi, mengungkapkan pihaknya belum dapat memberikan pernyataan terkait ketimpangan realisasi anggaran.

"Maaf saya masih di luar kota, ada kegiatan. Jadi, harus dikoordinasikan dahulu dengan anggota komisi. Mudah-mudahan dalam 1- 2 hari ini telah kembali," kata Mulyadi melalui telepon.

Ketua DPRD Lampura, Romli, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pendalaman kepada item yang diduga tak sesuai. Menurutnya, hal itu juga sudah melalui audit BPK. Namun, tidak dapat ditindaklanjuti karena terbentur aturan.

"Kalau bahasa yang kami tangkap, anggaran covid itu sebenarnya tidak bisa ditindaklanjuti melalui mekanisme dalam AKD DPR. Itu berdasarkan penjelasan mereka (eksekutif). Misal, salah satu item di Dinkes kemarin karena sifatnya kedaruratan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa di Kabupaten Lampung Utara mengancam akan turun ke jalan jika aspirasinya tidak mendapat tanggapan dari dewan dan instansi terkait. Sebab realisasi anggaran dana covid-19 Tahun 2020 terkesan tumpang tindih, laporan pertanggungjawabannya dipertanyakan karena banyak kerancuan yang mengundang tanda tanya masyarakat. 

Padahal jelas-jelas itu diambil dari dana refocusing anggaran di OPD, yang notabene mengurangi program-program kerakyatan diusung pemerintah. 
"Bila mereka (legislatif, red) tak mau menindaklanjuti dengan memanggil OPD melakukan penyerapan anggaran covid. Kami akan turun ke jalan, demi memenuhi apirasi masyarakat. Khususnya berkenaan dengan program-program yang mengalami refocusing anggaran hingga mengalami pengurangan," kata Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampura, Akho Chaniago, beberapa hari lalu.
 


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar