#Polda#Polresta

Insiden Tolak Tagihan dan Pencatutan Institusi Kepolisian di Tempat Hiburan Diselidiki Polda

( kata)
Insiden Tolak Tagihan dan Pencatutan Institusi Kepolisian di Tempat Hiburan Diselidiki Polda
Ilustrasi polisi. Medcom.id/M Rizal


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Polda Lampung mengecek informasi adanya komplotan yang mengaku anggota kepolisian dan membuat kegaduhan di salah satu tempat hiburan malam pada Sabtu, 27 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WIB. Keributan muncul lantaran beberapa orang tersebut enggan membayar tagihan sebesar Rp10 juta.

Saat terjadi adu argumen dengan pihak manajemen salah satu tempat karaoke di Jalan Yos Sudarso tersebut, mereka malah mengaku rombongsn dari Subdit III Polda Lampung. 

Kabid Humas Polda Lampung, Kombespol Zahwani Pandra Arsyad, menegaskan, para pelaku bukanlah personel Polda Lampung. Perkara ini pun akhirnya diseriusi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung.

"DitresKrimum Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV. Mereka bukan anggota Polda Lampung. Mereka semua sipil dan kasusnya sedang diselidiki Krimum Polda Lampung," ujar Kombespol Zahwani Pandra Arsyad, Senin, 1 Maret 2021.

Ia menambahkan, sesuai perintah Pimpinan Polri, anggota kepolisian dilarang berada di tempat hiburan. 

"Masyarakat dipersilakan mengadukan jika ada anggota Polri yang mabuk di tempat hiburan malam. Kami sudah melakukan penyelidikan kasus ini," katanya

Baca: Kapolresta Perketat Akses Hiburan Malam dan Penggunaan Senjata Api Anggota

 

Sebelumnya diberitakan, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Yan Budi Jaya, juga telah mengambil sejumlah langkah terkait pengawasan anggotanya. Dua poin utama pengawasan itu adalah akses tempat hiburan malam dan penggunaan senjata api.

Pengawasan berkaca pada kasus penembakan di Cafe RM Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan anggota Polsek Kalideres, Bripka Cornelius Siahahan.

Pelarangan dan pengawasan dilakukan berdasarkan arahan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambodo. Arahan itu juga diterapkan berdasarkan surat telegram nomor ST/396/II/HUK.7.1./2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri. Poin penting dari surat telegram tersebut adalah kewajiban Polri bersinergi dengan TNI dalam mengawasi penggunaan senjata api oleh personel kepolisian.

"Semua (petunjuk Mabes Polri) sudah ditindaklanjuti. Kasi Propam dan jajaran melakukan pengawasan, enggak boleh ada masuk hiburan malam tanpa alasan yang jelas. Jadi nanti ada patroli atau laporan dicek, " ujar Yan Budi, Minggu, 28 Februari 2021.

Kapolresta menambahkan, pengawasan penggunaan senjata api ini sebenarnya sudah berjalan. Pengecekan kelengkapan, perizinan, dan lain-lainnya telah dilakukan agar penggunaannya tak lagi bermasalah dan sesuai dengan fungsinya.

"Sudah saya perintahkan juga ke Kasi Propam dan dijalankan pengecekan senjata api," paparnya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar