#pajak#pandemi#covid-19

Insentif Pajak Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

( kata)
Insentif Pajak Diperpanjang Sampai Akhir Tahun
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah resmi memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021. Pemberian insentif perpajakan perlu diberikan secara selektif dan prioritas guna mendukung laju pemulihannya, seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi.

Hal tersebut sesuai dengan perubahan insentif pajak dapat dibaca di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021, sedangkan ketentuan perpanjangan pemberian fasilitas PPh dapat dibaca di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021. Kedua peraturan tersebut dapat dilihat pada laman www.pajak.go.id/covid19.

Menanggapi hal tersebut Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Sarwa Edi mengatakan untuk total wajib pajak khusus di Provinsi Lampung tahun 2021, pihaknya masih berkoordinasi dengan kantor pusat. Namun sesuai data tahun 2020 ada sekitar 4.445 wajib pajak.

"Sampai dengan Desember 2020, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif baik PPh, Ps 21, Ps 22, UMKM (PP 23), PPh Ps 25 di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebanyak 4.445 wajib pajak dengan nilai insentif Rp.112, 446 miliar," katanya kepada Lampost, Jumat, 16 Juli 2021.

Kemudian ia menjelaskan nilai insentif itu artinya pajak yang seharusnya dibayar, menjadi tidak dibayarkan karena ditanggung pemerintah. Dengan ditanggung pemerintah harapannya pajak yang seharusnya dibayar bisa digunakan untuk mengembangkan usaha agar tetap berjalan, sehingga ekonomi tetap berjalan dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)

"Jadi bukan tidak bayar pajak, tetapi pembayarannya ditanggung pemerintah," katanya.

Penyesuaian yang dilakukan pemerintah di antaranya:

Insentif PPh Pasal 21
- Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah.
- Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

Insentif Pajak UMKM
- Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.
- Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
- Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

Insentif PPh Pasal 22 Impor
- Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 730 bidang usaha) mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.
- Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

Insentif Angsuran PPh Pasal 25
- Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.018 bidang usaha) mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.
- Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

Insentif PPN
- Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 725 bidang usaha) mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.
- Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

Winarko







Berita Terkait



Komentar