#LAMPUNG

Ini Tanggapan Partai di Lampung Soal Wacana Tidak Ada Perubahan Nomor Urut

( kata)
Ini Tanggapan Partai di Lampung Soal Wacana Tidak Ada Perubahan Nomor Urut
Ilustrasi. Dok. Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Beberapa partai memberikan tanggapan beragam, terkait wacana tidak ada perubahan terhadap nomor urut partai untuk pemilu 2024 mendatang.

 

Sekretaris DPD Tingkat I Golkar Lampung  Ismet Roni mengatakan, soal nomor urut partai, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hasil pembahasam Pemerintah Pusat, DPR RI dan penyelenggara pemilu. "Kami apa kata pusat," ujar Ismet, Rabu, 16 November 2022.

 

Akan tetapi, jika nomor urut tidak berubah, Golkar Lampung bersyukur. Sebab, nantinya lebih mudah menyosialisasikan nomor partai ke masyarakat, apalagi nomor urut tersebut masih diingat oleh masyarakat.

 

"Lebih gampang, jadi pojok kanan atas posisinya, kami lebih dimudahkan," kata Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

 

Sementara, Ketua DPW Gelora Lampung Samsani Sudrajat berharap, harus ada proses pengudian ulang nomor urut untuk seluruh partai yang akan berkontestasi pada pemilu 2024. Agar tidak ada partai yang merasa dirugikan dan diutungkan dalam proses penentuan nomor urut tersebut.

 

"Karena dari awal, proses verifikasi kami (partai lama dan baru) sama-sama mengikuti, walau kami partai non parlemen ada tambahan verifikasi faktual," kata dia.

 

Menurutnya, kebijakan tersebut setidaknya merugikan partai baru dan partai non parlemen threshold.

 

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu disebut menyepakati nomor urut partai di parlemen tidak diubah. Kesepakatan tersebut merupakan konsinyasi yang dilakukan saat membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu.

 

"Kami sepakat bahwa partai-partai yang kemarin lolos di pemilu 2019, itu nomor urutnya tetap," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 November 2022.

 

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan pengundian tetap dilakukan. Namun, hal itu hanya berlaku bagi partai yang berada di luar parlemen. "Yang lain (partai non-parlemen) nanti akan diundi," kata dia.

 

Kesepakatan tersebut disebut merupakan salah satu ketentuan yang akan dimasukkan dalam Perppu Pemilu. Sebab, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur penentuan nomor urut peserta pemilu harus melalui pengundian.

 

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar