#parkirbandara#beritalampung#perdaparkir

Ini Komentar Pihak Bandara Radin Inten II Soal Pajak 30 Persen

( kata)
Ini Komentar Pihak Bandara Radin Inten II Soal Pajak 30 Persen
Bandara Radin Inten II. Dok. Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Bandara Radin Inten II Lampung angkat bicara terkait polemik permintaan pajak yang dilakukan Pemkab Lampung Selatan sebesar 30%.

"Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) bersama dengan PT HMA akan kembali melakukan komunikasi dengan Pemkab Lampung Selatan dan juga KPK agar masalah ini diselesaikan dengan baik," ujar Humas Bandara Radin Inten II, Wahyu Aria, Jumat (9/8/2019).

Wahyu memaparkan, perlu ada analisa detil apakah Pemkab Lamsel bisa menarik pajak. "Banyak faktor yang harus dipahami," kata dia.

Pertama, lanjut Wahyu, UPBU Raden Intan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan di Provinsi Lampung dengan status Badan Layanan Umum (BLU) melalui keputusan Menteri Keuangam nomor : 63/KMK.05/2017 tentang UPBU Radin Inten II Lampung pada Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Cara Penyelenggaraan Bandara Radin Inten II.

Kedua, parkir bandara Raden Inten II dikelola oleh pihak ketiga, dan tidak dikelola oleh pihak UBPU Radin Inten II. Ketiga, perlu diketahui masyarakat Lampung bahwa gedung parkir Bandara Radin Inten II dan kelengkapannya murni dibangun menggunakan APBN pusat dan bukan menggunakan APBD Pemkab Lampung Selatan.

Keempat UPBU Raden Inten II tidak hanya melayani Kabupaten Lampung Selatan atau kabupaten lainnya melainkan seluruh Provinsi Lampung. "Pihak Bandara Raden Intan sangat memprihatinkan pemikiran sempit Pemkab Lampung Selatan," ujarnya.

Menurutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bandar udara, pihak bandara mengeluarkan operational cost bersumber dari APBN dan PNPB BLU. Tidak bersumber atau didukung dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat bandara berasal.

"Kita ambil contoh seperti parkiran di Rumah Sakit Abdul Moeloek, Pemkot Bandar Lampung kan mau ambil. Tapi enggak bisa, karena ada koordinasi dengan biro hukum. Harus seperti apa duduk masalahnya, kita juga sudah koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Lampung," kata Wahyu.

Sementara Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar mengatakan Pemprov Lampung memang pernah dimintai kontribusinya terkait permasalahan parkir di bandara tersebut. "Memang sudah beberapa kali. Tapi saya belum tahu secara teknis perkembangannya, karena memang belum ada titik temu dari hasil rapat terkahir. Jadi kita juga harus hati-hati untuk menelaah masalah tersebut. Apalagi kan KPK juga bantu supervisi," katanya.

Asrul Septian Malik



Berita Terkait



Komentar