#sidang#politikuang#napi#beritalampung#pilgub

Ini Kata Penasehat Hukum Politik Uang Napi Rajabasa

( kata)
Ini Kata Penasehat Hukum Politik Uang Napi Rajabasa
Gunawan Raka, Penasehat Hukum terdakwa Pembagian Uang di LP Raja Basa saat memberi keterangan di PN Tanjungkarang, Rabu (25/7/2018). (Foto:Lampost/Febi)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Penasehat Huku terdakwa dalam sidang perkara politik uang (money politic) yang dilakuka Narapidana Lembaga Permasyarakatan Rajabasa mengaku tidak keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irfansyah dan M. Randy Al Kaisya, dipersidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Tanjungkarang, Rabu (25/7/2018).
Dalam keterangan Gunawan Raka selaku tim kuasa hukum terdakwa menyatakan sidang yang dilanjutkan dengan agenda saksi ini baru diajukan dua orang saksi dari pengawas pemilu (Panwas). 
Pada intinya kata Gunawan Raka, saksi tidak mengetahui peristiwa itu secara pasti lantaran Panwas hanya memperoleh informasi berdasarkan sumber media sosial (Medsos). "Itu juga tidak rinci bagaimana perbuatan itu disampaikan dan bagaimana kontruksi perbuatan rangkaian pidana yang dilakukan terdakwa," katanya.
Menurut Gunawan, semua orang tahu ada putusan MK yang menyebutkan  video dan foto copy cetakan itu bukan alat bukti dalam peradilan seperti ini. Bahkan hakim tidak mau ketika JPU akan memutarkan video karena memang tidak ada nilai pembuktiannya. "Tinggal persoalannya nanti apakah dakwaannya itu betul atau tidak, kita tunggu saja," kata dia.
Ia menambahkan, perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Karena menurutnya, terdakwa memberikan uang hanya untuk membeli roko dan tidak ada iming-imingannya untuk mencoblos pasangan mana pun.
"Cuma betul pada saat diperiksa oleh Panwas terdakwa memilih siapa ya dia menjawab memilih Paslon 3," katanya.

Febi Herumanika

Berita Terkait

Komentar