#BAWASLU#LAMPUNG

Ini Hasil Rapat Pleno Pembagian Kerja Divisi dan Korwil Bawaslu Lampung

( kata)
Ini Hasil Rapat Pleno Pembagian Kerja Divisi dan Korwil Bawaslu Lampung
Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bawaslu Provinsi Lampung telah menggelar rapat pleno, untuk membagi tugas divisi untuk enam orang anggota, Senin, 26 september 2022.

Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar, dan enam anggota lainnya yakni, Hermansyah, Karno Ahmad Satarya, M Teguh, Suheri, Imam Bukhori, secara langsung dan Tamri secara virtual.

Hasilnya, Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa dijabat oleh Hermansyah, dan wakilnya diisi oleh Karno Ahmad Satarya.

Ketua Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dijabat Karno Ahmad Satarya, dan wakilnya Hermansyah.

Ketua Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi diisi M. Teguh, dan wakilnya Tamri.

Ketua Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan diisi oleh Suheri, sedangkan wakilnya Imam Bukhori.

Ketua Divisi SDM dan Organisasi diisi oleh Imam Bukhori, dan wakilnya M Teguh.

Terakhir, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran diisi oleh Tamri, dan wakilnya Suheri.

Selain itu, dalam rapat pleno itu juga telah ditentukan Koordinator dan Wakil Koordinator Wilayah kerja. Untuk Kabupaten Lampung Utara, Pesisir Barat dan Tulangbawang diketuai  oleh Suheri dan wakilnya Imam Bukkhori

Kabupaten Lampung Timur dan Metro diketuai M Teguh, dan wakilnya Tamri.

Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tulangbawang diketuai oleh Karno Ahmad Satarya, dan wakilnya Hermansyah.  Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran diketuai oleh Imam Bukhori dan wakilnya M Teguh.

Kabupaten Lampung Barat dan Way Kanan diketuai Hermansyah dan wakilnya Karno Ahmad Satarya. Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung, dan Mesuji diketuai oleh, Tamri dan wakilnya Suheri.

"Iya benar, sudah ada pleno," ujar Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar.

Selanjutnya, Iskardo akan memimpin jajarannya untuk melakukan konsolidasi secara internal dan ekstrenal, untuk penguatan kelembagaan dan juga mempersiapkan diri dalam pengawasan Pemilu 2024 mendatang.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar