#lampung#infrastrukturstrategis#pertumbuhanekonomi

Infrastruktur Strategis Dapat Tingkatkan Ekonomi Lampung

( kata)
Infrastruktur Strategis Dapat Tingkatkan Ekonomi Lampung
Sosialisasi Perubahan II atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 di Ballroom Hotel Sheraton, Senin, 2 Desember 2019. Dok. Humas Pemprov Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) – Keberadaan sejumlah infrastruktur strategis, seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Pelabuhan Panjang, Dermaga Eksekutif Bakauheni, hingga Bandara Internasional Radin Inten II diyakini akan meningkatkan penerimaan retribusi dan pertumbuhan ekonomi Lampung. Infrastruktur yang ada akan menggeliatkan pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan diperkirakan pertumbuhan ekonomi semakin menggeliat dengan keberadaan infrastruktur itu. Ini akan menjadikan Lampung sebagai tujuan destinasi wisata baik lokal maupun nasional,” kata Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka acara Sosialisasi perubahan II atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 di Ballroom Hotel Sheraton, Senin,  2 Desember 2019.

Fahrizal menjelaskan keberadaan infrastruktur tersebut akan memberikan dampak positif dan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang merupakan salah satu wahana meningkatkan koordinasi dan sinegritas diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor retribusi di Lampung sehingga tepat sasaran dan tepat hukum. 

“Karena setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, dan besaran penduduk sehingga memungkinkan masing-masing daerah memberi penekanan berbeda–beda pada sektor pemasukan daerah,” katanya.

Dia menyampaikan Gubernur Arinal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan disiplin agar tidak terjadi pemborosan yang dapat dimulai dari penggunaan sumber daya, seperti pada sektor air, listrik, dan kertas dengan baik. OPD diminta berperan aktif untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor retribusi sebagai sumber keuangan pemerintah daerah.

“Kita harus sama-sama memahami dan menggunakan anggaran secara bijak karena keberhasilan dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, namun juga menjadi tugas organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung," katanya.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Hendriawan menyampaikan pemerintah daerah (pemda) mempunyai tupoksi untuk mengevaluasi perda yang dimiliki sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Lampung memiliki daya tarik luar biasa terutama dari sisi pariwisatanya.

Dari sanalah akan muncul pajak dan retribusi yang berasal dari hotel dan wisatawan. "Kemendagri ingin membantu membuat kebijakan–kebijakan untuk daerah yang berpotensi seperti Lampung agar bisa mengembangkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui potensi tersebut,” katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar