#korupsikemenpora#imamnahrawi

Imam Nahrawi Harus Mengganti Uang Negara Rp18,1 Miliar

( kata)
Imam Nahrawi Harus Mengganti Uang Negara Rp18,1 Miliar
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Antara/Puspa Perwitasari

Jakarta (Lampost.co) -- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman tambahan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Imam diharuskan membayar uang pengganti kepada negara.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp18.154.203.882," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020.

Uang tersebut mesti dibayarkan Imam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak mampu, harta benda Imam akan disita negara untuk dilelang.

"Bila harta benda tidak mencukupi, dipidana penjara selama dua tahun," ujarnya.

Imam divonis tujuh tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan. Imam Nahrawi terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy. Uang itu diserahkan kepada Imam secara bertahap.

Suap itu diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora untuk tahun kegiatan 2018.

Berita terkait: Mantan Menpora Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara

Hibah tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada multi-event Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Imam juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,34 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Fulus itu diterima melalui asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.

Penerimaan uang itu dilakukan sejak 2015 hingga 2018. Uang-uang tersebut tidak dilaporkan Imam sampai batas waktu 30 hari sejak diterimanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Imam dinyatakan terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Imam dianggap melanggar Pasal 12B Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Medcom



Berita Terkait



Komentar