#imamnahrawi#suap#kpk#menpora

Imam Nahrawi Berharta Rp22 Miliar

( kata)
Imam Nahrawi Berharta Rp22 Miliar
Menpora Imam Nahrawi tercatat memiliki kekayaan Rp22 miliar.Medcom/Dheri Agriesta

Jakarta (Lampost.co): Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penyaluran bantuan dari Kemenpora pada KONI 2018 dan gratifikasi. Imam diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Melongok Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Imam berharta Rp22.640.556.093. Kekayaan itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Harta tidak bergerak Imam terdiri dari 12 bidang tanah di sejumlah daerah, yakni Sidorajo, Bangkalan, Surabaya, Jakarta, dan Malang. Tanah dan bangunan ini bernilai Rp14.099.635.000.

Harta bergerak Imam meliputi empat mobil dengan merek Minibus Hyundai, Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang Innova, dan Toyota Alphard. Total nilai kendaraan mencapai Rp1.700.000.000.

Politikus PKB ini juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp4.634.500.000. Surat berharga senilai Rp463.765.853, serta setara kas senilai Rp1.742.655.240.

Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama Miftahul Ulum. Imam diduga menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui Ulum.

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka

Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan Menpora.

Penetapan tersangka Imam merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, dan Deputi IV Kemenpora Mulyana.

Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Kelima orang itu telah mejalani sidang dan telah divonis bersalah di Pengadilan tingkat pertama.

Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

medcom.id

Berita Terkait

Komentar