#Pendidikan#GuruHonorer

IGI: Revisi Permendikbud Bikin Lega Guru Honorer

( kata)
IGI: Revisi Permendikbud Bikin Lega Guru Honorer
Ilustrasi. Foto: Antara/Andika Wahyu

Jakarta (Lampost.co) -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyatakan revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membikin lega guru honorer. Revisi ini memberi ruang bagi sekolah memberikan gaji kepada guru honorer yang tak punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

"Tentu saja ini membuat lega banyak pihak, terutama guru-guru anggota IGI yang memang selama masa pandemi covid-19 ini aktif melakukan pembelajaran tatap muka melalui dunia maya," kata Ketua IGI Muhammad Ramli melalui siaran pers, Kamis, 16 April 2020.

Ramli menuturkan revisi Permendikbud juga membuat penggunaan dana BOS untuk pembelian pulsa internet bagi siswa dan guru memiliki dasar hukum yang kuat. Kebijakan ini diyakini merupakan jawaban yang ditunggu siswa dan guru selama diberlakukannya masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Utamanya, bagi mereka yang kesulitan secara ekonomi.

"Sejak diberlakukannya belajar dari rumah, Ikatan Guru Indonesia telah bersuara tentang kesulitan paket kuota data bagi siswa dan guru," ungkapnya.

Namun, Ramli mengingatkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Kemendikbud. Salah satunya, terkait macetnya pencairan dana BOS di sejumlah sekolah.

"Dan harus ada solusi segera adalah di banyak daerah dan banyak sekolah, dana BOS mereka belum cair dan ini harus disikapi segera oleh pemerintah pusat terkait kendala dan masalahnya," ujarnya.

Mendikbud Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Salah satu poinnya, Dana BOS reguler dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer yang tidak memiliki NUPTK, dengan kriteria sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019. Syaratnya, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa darurat covid-19

Nadiem juga menerbitkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan 2020.

Permendikbud tentang penggunaan dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan itu menjadi acuan selama pandemi covid-19.

Salah satu yang diatur dua regulasi baru itu yakni dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan, dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik maupun peserta didik dalam rangka mendukung pembelajaran di rumah.

Dana BOS dan BOP PAUD dan Kesetaraan juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, dan penunjang kebersihan.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar