#LAMPUNG

IDI Lampung: Harus Ada Pemerataan Praktik Dokter

( kata)
IDI Lampung: Harus Ada Pemerataan Praktik Dokter
Ketua IDI Provinsi Lampung Josi Harnos. Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Josi Harnos mengatakan selain soal jumlah dokter lebih sedikit dibanding jumlah penduduk, ada persoalan lain yang patut jadi perhatian yaitu maldistribusi dokter.

Dia mengatakan jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 273 juta, maka jumlah dokter di Indonesia kurang. Jika berpatokan pada parameter dari World Health Organization (WHO) angka ideal untuk rasio dokter yakni 1 dokter per 1.000 penduduk. "Dari hasil ini ternyata setelah dihitung-hitung, Indonesia kalau menggunakan rasio tersebut Indonesia kurang 172.508 dokter kekurangannya," kata dia, Rabu, 04 Januari 2023.

Karena kurangnya jumlah dokter, IDI menyepakati apa yang sudah diupayakan Kemenkes untuk bekerja sama dengan beberapa pihak kementerian, seperti Kemendikbudristek dan Kemendagri.

Ia menuturkan, jika dikupas lebih dalam, masalah utamanya saat ini adalah maldistribusi dokter di Indonesia.

Artinya masih banyak dokter yang terlalu banyak membuka praktir di kota-kota besar dibanding di daerah-daerah terpencil. "Kemarin sudah dilakukan pendataan oleh Kemenkes terkait dokter umum dan dokter gigi, setelah pendataan itu akan dilakukan pemetaan. Artinya banyak sekali dokter-dokter yang masih hanya berpraktir di kota-kota besar. Harusnya ada pemerataan (jumlah dokter) di situ," kata dia.

Menurutnya penting pendistribusian dokter mulai memetakan baik tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa agar distribusi dokter di Indonesia tidak kurang di setiap wilayah.

Dia melanjutkan, pendidikan dokter di Indonesia bisa dikatakan lebih lama dibanding negara lainnya. "Artinya akselerasi pendidikan harus dipikirkan bagaimana bisa lebih padat dan tepat," kata dia.

Kemudian yang paling penting permasalahannya di hulu adalah tentang pembiayaan biaya kedokteran. "Yang sekarang jadi dokter itu harus kaya, nggak begitu. Karena biayanya mahal sementara orang yang secara material nggak punya tapi dia punya kelebihan akademis ternyata mampu akhirnya ke fakultas kedokteran," kata dia.

Menurutnya tiga permasalahan ini harus dientaskan bersama-sama dengan stake holder terkait di Indonesia. "Karena fungsi dari IDI sendiri di dalam izin praktir hanya sebatas memberikan rekomendasi izin praktir, tapi tentang memberikan surat izin praktik itu dari pemerintah melalui dinas kesehatan," kata dia.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar