#panwaslu#politik##pilkada

Identifikasi Kecurangan dan Keamanan Masa Tenang, Panwaslu Tubaba Lakukan Patroli Pengawasan

( kata)
Identifikasi Kecurangan dan Keamanan Masa Tenang, Panwaslu Tubaba Lakukan Patroli Pengawasan
Tim Pawaslu Tubaba bersama aparat keamanan. (Lampost.co/Ahmad Sobirin)

PANARAGAN (Lampost.co) -- Menindaklanjuti surat edaran dari Ketua Bawaslu RI Nomor 0885/K.Bawaslu/PM.01.00/VI/2018 tanggal 7 juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengerahkan jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan pada masa tenang pemilihan gubernur, bupati dan walikota 2018.

"Bawaslu RI mengintruksikan kami melalui Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan patroli pengawasan di masing-masing wilayah," kata Midiyan, ketua Panwaslu Tubaba saat di konfirmasi terkait program kerja Panwas di masa tenang, Minggu (24/6/2018).

Midiyan menjelaskan, patroli yang rencananya serentak akan dilakukan oleh jajaran Panwaslu dari tingkat tiyuh, kecamatan hingga kabupaten tersebut dalam rangka mengidentifikasi titik rawan pelangaran diwilayah masing-masing. 

"Semua akan bergerak melakukan klasifikasi data hasil pengawasan, dan laporan kegiatan patroli penagwasan pada masa tenang dan punggut hitung, " ujarnya. 

Selain itu, pihaknya fokus pengawasan pada masa tenang hingga pencoblosan yang di instruksikan oleh Bawaslu pada kegiatan patroli penagwasan tersebut antara lain. Memastikan APK dan stiker paslon sudah tidak ada, termasuk pada mobil brandjng paslon, memastikan tidak ada lagi sosialisasi atau pertemuan paslon atau tim sukses yang berbau kampanye, memastikan birokrasi, PNS, TNI /Polri dan kades serta perangkatnya tidak mengambil langkah/kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu.

Kemudian memastikan tidak ada paslon atau tim yg melakukan money politik/politisasi SARA, memastikan tidak ada intimidasi untuk mempengaruhi pemilih, memastikan TPS telah didirikan oleh KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari H, memastikan C6 (surat pemberitahuan) memilih sudah terdistribusi pada pemiliknya, memastikan logistik pilkada sudah tiba di PPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara, memastikan pemilih yg akan pindah memilih difasilitasi untk mendapatkan formulir C5.KWK, dan memastikan KPPS yg bertugas sudah memiliki SK. 

Ahmad Sobirin



Berita Terkait



Komentar