#korupsi#ICW#nasional

ICW Sebut Semua Institusi Berpotensi Tersandung Suap

( kata)
ICW Sebut Semua Institusi Berpotensi Tersandung Suap
Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho. (Foto: MI/Ramdani)


JAKARTA (Lampost.co)--Semua unsur berpotensi untuk tersandung suap. Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho memandang setiap institusi memiliki oknum yang berpotensi tersandung kasus suap, tak  terkecuali di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Di negeri ini semua institusi punya potensi ada oknum," kata Emerson kepada Medcom.id di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Pria yang akran disapa Econ itu mengatakan, salah satu jajaran Penyidik KPK terdahulu, AKP Suparman, pun pernah menerima suap. Mantan anggota kepolisian itu memeras saksi kasus korupsi PT ISN pada 10 Maret 2006. 
Oleh karenanya, Econ meminta agar pihak yang menjadi korban pemerasan oknum KPK mau membuka mulut. Sehingga, semua bisa terbongkar dan tak hanya asumsi-asumsi yang muncul ke publik.
"Sepanjang dia bisa membuktikan dan menyebut nama, itu yang harus dicek kembali oleh KPK," ucap dia.
Indikasi adanya kemungkinan penyidik KPK disuap ini mencuat usai Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.
Saat itu, Novanto mengaku harus mengeluarkan kocek hingga Rp20 miliar untuk berperkara dengan KPK. Uang itu, kata Novanto, hanya digunakan untuk biaya pengacara.
Namun, jaksa pada KPK meragukan keterangan Novanto itu. Pasalnya, sebelum kasus KTP-el ini, Novanto hanya diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar. Sehingga, mantan Ketua DPR itu tak membutuhkan jasa pengacara.
Jaksa kemudian mempertanyakan bagaimana Novanto bisa menyebut biaya pengacara hingga Rp20 miliar. Mantan Ketua Umum Golkar itu bilang pada proyek KTP-el berjalan, KPK tengah naik daun, sehingga pengacara manapun bakal mematok harga tinggi. 
"Ya KPK waktu itu memang dinilai oleh DPR memang lagi betul-betul naik daun. Kalau ada masalah pasti di sana. Jadi, buat pengacara ranking-nya lebih berat. Ongkos buat biaya," tutur Novanto saat persidangan. 
Namun, pernyataan Novanto tak diterima oleh jaksa. Tim jaksa menuding uang Rp20 miliar itu disiapkan untuk menyuap lembaga antirasuah. 
"Kalau menurut saya, (pernyataan Novanto) kalau dikejar KPK, bisa suap KPK Rp20 miliar?" tanya jaksa.
"Mohon maaf, enggak ada pikiran itu. KPK enggak bisa disuap. Dari mulai awal aja enggak bisa," tegas Novanto.
 

MTVN







Berita Terkait



Komentar