#KPK#Korupsi#KasusBLBI

ICW Nilai KPK Terburu-buru Menutup Kasus Korupsi SKL BLBI

( kata)
ICW Nilai KPK Terburu-buru Menutup Kasus Korupsi SKL BLBI
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (tengah). MI/Susanto


Jakarta (Lampost.co) -- Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa dengan penghentian penyidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah dinilai terburu-buru menghentikan kasus itu tanpa memeriksa pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

"Hingga saat ini KPK juga belum berhasil mendeteksi atau pun menangkap (Sjamsul, dan Itjih) Nursalim," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 April 2021.

Kurnia mengatakan KPK tidak punya petunjuk sama sekali lantaran Sjamsul dan Itjih tidak diperiksa. Menurut dia, penghentian kasus ini juga dilakukan sebelah mata.

"Semestinya KPK terlebih dahulu mendapatkan keterangan dari Sjamsul atau pun Itjih untuk kemudian melihat kemungkinan meneruskan penanganan perkara ini," ujar Kurnia.

Kurnia menilai penghentian kasus itu terlalu dini. Dia menuding Komisi Antikorupsi sedang melindungi orang lain dari penghentian kasus tersebut.

"Dapat disimpulkan keputusan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini terlalu dini dan terkesan hanya ingin melindungi kepentingan pelaku," tutur Kurnia.

Kasus itu bisa dibuka lagi melalui proses praperadilan. Hal itu diatur dalam Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Kurnia berharap ada masyarakat yang memenangkan praperadilan untuk membuka lagi penyidikan kasus itu. ICW menilai Sjamsul dan Itjih perlu diadili.

KPK menghentikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim bebas.

"Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 April 2021.

Alex mengatakan penghentian kasus ini sudah sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang KPK. Lembaga Antikorupsi tidak bisa menggantung nasib Sjamsul dan Itjih tanpa kepastian.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar