icwbumn

ICW Menilai Formasi Komisaris BUMN Tak Wajar

( kata)
ICW Menilai Formasi Komisaris BUMN  Tak Wajar
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz. Foto: Cindy/Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti jumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membengkak. Komposisi jumlah komisaris di perusahaan pelat merah itu dinilai tak seimbang.
 
"Pertanyaan yang sangat mendasar adalah apakah jabatan-jabatan di manajemen BUMN seperti direksi dan komisaris secara jumlah sudah proporsional?" ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam webinar bertajuk 'Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN', Kamis, 2 Juli 2020.
 
Hal itu dikritisi ICW sebagai implikasi dari temuan Ombudsman mengenai 397 komisaris BUMN dan 167 orang pada anak perusahaan yang terindikasi rangkap jabatan. Donal mengatakan pada sejumlah BUMN, komposisi komisaris disamakan dengan jumlah direksi.

"Memang tidak pernah mengikat berapa jumlah komposisi direksi dan komisaris yang maksimum. Mempunyai ambang batas boleh diangkat, melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS). Ini menurut saya salah satu persoalan awal selain soal rangkap jabatan," tutur Donal.
 
 Donal menjelaskan secara definisi komisaris merupakan organ perseroan yang melakukan pengawasan. Kemudian memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan.
 
Ia menilai dengan definisi tersebut mestinya dalam satu BUMN cukup diisi oleh dua hingga tiga komisaris. Artinya, posisi tersebut diisi dengan orang yang sesuai kompetensinya.
 
"Kami juga mengetahui dan melihat ada komisaris yang bekerja serius, rangkap jabatan dan melaksanakan peran-peran lain. Peran politik atau sosial mereka ke organisasi masyarakat tertentu dan segala macam," ujar Donal.
 
Prasyarat seorang menjadi komisaris mestinya diukur dari integritas, dedikasi, dan memahami masalah manajemen perusahaan. Untuk mendukung hal itu, proses rekrutmen komisaris BUMN juga mesti dibenahi.
 
"Banyak potensi benturan kepentingan dan pengisian jabatan komisaris di BUMN yang menyimpang. Bisa dilihat dari motif ekonomi dan motif politik dengan kelompok penguasa," kata Donal.

Medcom



Berita Terkait



Komentar