#internet#pemkot

Website OPD di Bandar Lampung Banyak yang Menganggur

( kata)
<i>Website</i> OPD di Bandar Lampung Banyak yang Menganggur
Website resmi salah satu OPD di bawah Pemkot Bandar Lampung yang menampilkan pembaruan informasi terakhir pada tahun lalu saat diakses pada Rabu, 16 Juni 2021. MTVL/Putri Purnama


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sebanyak 30 dari 40 website milik Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dibiarkan menganggur tanpa update informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

Bahkan, dari total 40 situs yang terdiri dari 7 milik Badan, 23 Dinas, dan 10 Bagian, hanya 3 laman yang menyediakan informasi mengenai nomor telepon, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Dinas Perhubungan. Sedangkan 37 lainnya tidak mencantumkan kontak.

Belum lagi website milik Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) yang tertulis (0000)000000 sebagai nomor kontak yang dapat dihubungi. 

Kemudian, hanya ada 6 OPD yang membubuhkan alamat lengkap di website resmi mereka. Sementara sisanya, hanya tertulis 'Bandar Lampung'.

Pengamat ilmu pemerintahan dari Universitas Lampung (Unila) Syarief Makhya menyebut, isu website resmi OPD menganggur adalah masalah klasik yang hingga kini menjadi keluhan banyak warga Kota Bandar Lampung.

“Respons pemerintah juga tidak terlalu serius sehingga keberadaan website tidak bermanfaat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan informasi warga,” kata dia, Rabu, 16 Juni 2021. 

Baca: Daftar Website OPD di Bandar Lampung yang Tidak Update Informasi

 

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila itu menyebut ada tiga hal yang melatarbelakangi masalah website menganggur ini. Pertama, pemerintah tidak melek teknologi informasi. 

Kedua, adanya pengabaian yang terjadi terus-menerus yang dilakukan Pemkot seolah website ini tidak begitu penting. Ketiga, dari sisi sumberdaya manusia masih sangat terbatas yang menguasai teknologi informasi,” ujarnya. 

Sedangkan dalam standar pelayanan publik, lanjut Syarief, pemerintah tidak mungkin lagi menggunakan sistem manual untuk membagikan informasi kepada masyarakat. 

“Di luar negeri, website resmi milik pemerintah bisa diakses warganya, bahkan hingga data kecil dari berbagai pelosok desa,” kata dia.

Syarif mengatakan bahwa di era serba digital, website milik OPD menjadi kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi standarisasinya. Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung harus melakukan dua hal.

"Pertama, Pemkot harus menyediakan fasilitas teknologi informasi dengan baik karena merupakan bagian dari tuntutan pelayanan publik. Kedua, jika Pemkot memiliki kendala teknis, kan ada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang menyediakan dan dan menfasilitasi semuanya,” tegas dia. 

Syarif mengatakan, anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan website seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menyediakan informasi-informasi penting bagi publik.

“Kan percuma kalau ada anggaran pemeliharaan website tapi situsnya sendiri tidak digunakan dengan maksimal,” kata dia.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar