#motor#bodong#beritalampung

Kapolres Warning Jual Beli Kendaraan Bodong

( kata)
Kapolres <i>Warning</i> Jual Beli Kendaraan Bodong
dok Lampost.co

SUKADANA (Lampost.co) – Kapolres Lamtim AKBP Taufan Dirgantoro mengingatkan warga Kabupaten Lamtim agar tidak membeli  kendaraan bermotor  baik mobil atau sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen sah alias bodong.

Sebab, meski  harga kendaraan bodong biasanya  lebih murah kedepan akan menimbulkan masalah dan merugikan pembelinya, bahkan  juga bisa berurusan dengan  hukum atau pihak berwajib.

AKBP Taufan mengingatkan hal itu Jumat, 13 September 2019, disela-sela acara pres release hasil Operasi Patuh Krakatau 2019, di Mapolres Lamtim.

Dijelaskan oleh AKBP Taufan, pada pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2019, selain menilang 2408 pelanggar lalu lintas, pihaknya juga menyita sejumlah 88 unit kendaraan bermotor.

Dari 88 unit kendaraan bermotor itu (sebagian besar sepeda motor), tercatat  sejumlah 17 unit sepeda motor dicurigai. Ke 17 unit sepeda motor itu dicurigai karena setelah diidentifikasi  diduga tidak memiliki dokumen kendaraan yang sah seperti STNK dan BPKB. 

“Setelah kami  lakukan identifikasi ternyata  17 sepeda motor yang dicurigai ini, diduga tidak memiliki  kelengkapan dokumen kendaraan yang  sah seperti  STNK dan BPKB.  Ke 17 sepeda motor ini akan tetap kami tahan dan baru bisa diambil setelah pemilik atau warga dapat menunjukkan bukti – bukti  kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB.  17 sepeda motor ini  merupakan contoh  bagi masyarakat jika  membeli atau memiliki kendaraan bermotor  tanpa kelengkapan dokumen yang sah,” kata AKBP Taufan.

Karena itulah tandas AKBP Taufan mengingatkan warga, agar jangan sekali-kali membeli kendaraan bermotor , baik itu mobil atau sepeda motor tanpa memiliki kelengkapan dokumen kendaraan yang sah seperti STNK dan BPKB.

“Saya mengingatkan masyarakat  untuk hal ini, sebab jika membeli  mobil atau sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen kendaraan bermotor  yang sah seperti STNK dan BPKB,  maka selain bisa merugikan dan menimbulkan masalah bagi masyarakat yang membelinya juga bisa beruurusan dengan hukum atau pihak berwajib,”  tandas  AKBP Taufan. 

Djoni Hartawan Jaya



Berita Terkait



Komentar