#tnbbs#konflikgajah#beritalampung

GPS Collar Deteksi Pergerakan Gajah Hindari Konflik di Pemukiman

( kata)
<i>GPS Collar</i> Deteksi Pergerakan Gajah Hindari Konflik di Pemukiman
Rapat kesiapan pemasangan 1 unit GPS Collar pada kawanan gajah Sumatera di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Senin, 16 Desember 2019. Lampost.co/Tiyasz Ariansyah

Bandar Lampung (Lampost.co): Sebagai deteksi dini terhadap konflik gajah Sumatera dengan manusia, Senin, 16 Desember 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menggelar rapat kesiapan pemasangan 1 unit GPS collar pada salah satu gajah yang berkelompok dengan kawanan gajah Semaka yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Pemasangan GPS collar tersebut akan dilakukan oleh Balai Besar TNBBS dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bekerja sama dengan WWF Indonesia Southern Sumatera, Balai KSDA Bengkulu, KPHL Kotaagung Utara dan PT Komipo Energy Indonesia serta instansi terkait lainnya.

Plt Kepala Balai Besar TNBBS John Kenedie mengatakan pemasangan GPS collar direncanakan pada 25-26 Desember 2019 dengan menelan biaya sebesar Rp100 juta untuk pemasangan GPS collar pada 1 ekor gajah betina yang diidentifikasi sebagai pemimpin dari kawanan gajah Semaka di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kawanan gajah itu terdiri dari 10 ekor gajah dewasa dan 2 ekor anak gajah berusia 1,5 tahun.

John mengatakan tujuan pemasangan GPS collar tersebut untuk mengetahui keberadaan gajah dan pergerakannya agar dapat mendeteksi sebelum kawanan gajah masuk ke wilayah pemukiman penduduk.

"Rencana pemasangan GPS collar ini sebenarnya sudah direncanakan pada tanggal 4 April 2019, namun batal karena kekurangan biaya," kata dia.

Pembiayaan pemasangan GPS collar itu akan ditanggung penuh oleh 2 lembaga dengan rincian dana sebesar Rp50 juta berasal dari WWF Indonesia Southern Sumatera Program dan 5.000 dolar AS berasal dari bantuan PT Komipo Energy Indonesia yang diserahkan kepada NGO Direktur Rumah Kolaborasi Warsito sebagai penyalur bantuan dalam proyek pemasangan GPS collar.

"Dengan adanya bantuan dana dari PT Komipo ini akhirnya program ini dapat terealisasikan. Semoga kedepannya juga dapat berlanjut termasuk dalam proses monitoring 3 bulan selanjutnya," ujar dia.

Plt Kepala Dinas Kehutanan Lampung Wiyogo Supriyanto meminta agar fokus yang dilakukan atas konflik gajah adalah mereduksi gangguan yang ada, sehingga menjadi interaksi positif antara manusia dan gajah.

"Menjadi tugas kita bersama untuk mengatasi konflik gajah yang ada, sehingga kedepan interaksi antara manusia dan gajah menjadi dinamika yang biasa saja dan bersifat positif," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar