#lampung#lambar

Hujan Interupsi Warnai Jawaban Pemerintah di DPRD Lambar

( kata)
Hujan Interupsi Warnai Jawaban Pemerintah di DPRD Lambar
Paripurna DPRD Lampung Barat tentang penyampaian jawaban pemerintah atas rancangan APBD TA 2020, Rabu, 23 Oktober 2019. Lampost.co/Eliyah

LIWA (Lampost.co) -- Sejumlah interupsi mewarnai jawaban pemerintah  atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan APBD Lampung Barat TA 2020 yang disampaikan Bupati Parosil Mabsus di gedung dewan setempat, Rabu, 23 Oktober 2019. Interupsi itu disampaikan sejumlah anggota karena belum puas dengan jawaban yang diberikan.

Sejumlah anggota yang interupsi, antara lain, Erwin Suhendra dari Fraksi Restorasi Pembangunan Bangsa. Dia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap pelaksanaan program karena semua kegiatan akan diaudit BPK.

Salah satu contohnya, program penyertaan modal kepada PDAM Limau Kunci untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih. Kemudian dari Pemerintah Pusat juga ada untuk sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Untuk MBR, apakah proyek MBR ini pelaksanaahnya oelah pihak ketiga atau swakelola. Sebab, proyek MBR pemasangan 2019 ini sudah ada yang dikeluhkan masyarakat karena kondisinya sudah jebol yang diduga tidak sesuai standar," katanya.

Karena itu, dia meminta Pemkab meninjau dan mengevaluasi serta mengawasi kegiatan ini secara maksimal. Hal ini juga sebagai upaya peningkatan pengawasan dalam rangka menyongsong program MBR 2020. Ke depan  pelaksanaannya harus dicermati. 

Di sisi lain, Erwin sepakat tentang rencana pemberian hibah kepada 4 kepaksian di Lambar pada 2020, termasuk organisasi/lembaga. Namun, Kesbangpol perlu melakukan verifikasi lapangan, jangan sampai hibah itu diberikan tapi keberadaan organisasinya tidak jelas. Hal ini untuk kehati-hatian anggaran sebab jangan sampai ke depan bermasalah.

Sementara itu, Noviadi dari Fraksi PKS Bersatu, mengingatkan Pemkab agar pelaksanaan program anggaran harus sesuai skala prioritas dan selaras dengan program unggulan yang tertuang dalam pitu program pembangunan.

Karena itu, kata dia, rencana Pemkab tentang pemberian dana hibah Rp11 miliar kepada organisasi atau lembaga lainnya itu belum ada kaitanya dengan program prioritas pembangunan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang kondisinya masih sangat miskin sehingga masih perlu menjadi perhatian.

"Kami hanya meminta agar program anggaran itu dilaksanakan dengan skala prioritas dan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak," kata Noviadi.

Heri Gunawan dari Fraksi Demokrat mempertanyakan terkait rencana pemberian beasiswa pendidikan kesenian. Sebab, setelah pendidikannya selesai, keberlangsungan hasilnya seperti apa.

Menanggapi pernyataan itu, Parosil, menyampaikan terima kasih dan seluruh masukan itu akan menjadi perhatian di kegiatan pembahasan lebih lanjut.

Eliyah

Berita Terkait

Komentar